Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan cikal bakal pemerintah mulai membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.

Ia bercerita pada awal-awal dilantik sebagai Kepala BKPM, ia dipanggil oleh Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun cerita ini Bahlil sampaikan dalam acara diskusi berjudul "Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik" di Jakarta Selatan.

Baca juga: Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra Terungkap, Pakai Kamera Telefoto dan Baterai 5.000 mAh

"Saya dipanggil oleh Pak Menko Luhut sama Pak Presiden tentang cadangan sumber daya alam kita. Waktu itu nikel. Nikel kita ini kan terbesar di dunia. 20 persen cadangan (dunia) ada di Indonesia," kata Bahlil dikutip pada Rabu (30/8/2023).

Sepekan kemudian, Bahlil membaca artikel yang menyebutkan dunia sedang melakukan pergeseran habis-habisan terhadap arah kebijakan pemakaian energi untuk mendorong energi hijau.

"Di Eropa itu tahun 2019 sudah membuat suatu perencanaan. (Pada tahun) 2027, 60-70 persen mobilnya itu sudah mobil listrik," kata Bahlil.

"Kemudian di China. Malah lebih agresif lagi di Timur Tengah. Bahkan termasuk Asia Tenggara. Sebentar lagi akan meninggalkan (energi) fosil," lanjutnya.

Bahlil pun mengatakan itu adalah cikal bakal pemerintah merumuskan dan konsisten serta fokus dalam mendorong kebijakan hilirisasi untuk ekosistem baterai kendaraan listrik. "Itu kira-kira dasar berpikirnya," ujarnya.

Ia kemudian mengatakan, dasar berpikir tidak bisa hanya dalam konteks teoritis. Maka dari itu, ia bersama Luhut membuat arah kebijakan secara teknis.

"Tiba lah saat 2 November 2019, itu saya menandatangai MoU pertama saya waktu jadi pemerintah, dengan Hyundai," kata Bahlil.

Baca juga: Pemerintah Berupaya Temukan Formulasi Tepat untuk Aturan Pajak Nol Persen Bagi Mobil Listrik Impor

"Itu tantangannya luar biasa karena ada beberapa negara lain melakukan lobi untuk itu tidak dilakukan. Tapi saya tidak menyebut negara mana yang melakukan. Tarik menariknya luar biasa sekali," sambungnya.

Meski tekanan dari beberapa negara menjadi tantangan bagi Bahlil, ia senang waktu itu Jokowi tetap mendukungnya dan mengatakan padanya bahwa Indonesia tidak boleh diatur oleh negara manapun.

Tantangan ternyata juga tak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dalam negeri.

"Hyundai waktu mau masuk itu minta ampun juga rumitnya. Jadi pemerintah kita ini, ya mungkin birokrasi ya saya tidak mau buka itu barang, tapi jujur saja tak seindah apa yang kita bayangkan," kata Bahlil.

"Tapi apa ujungnya? Itu investasi Hyundai (pabrik) di Karawang 1,6 miliar dolar AS. Waktu petama masuk itu covid, tapi itu adalah MoU harus dipertanggungjawabkan untuk diimplementasikan. Alhamdulillah 2021 selesai. Jadi kita ini sudah berpikir maju duluan," tuturnya.