Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Fathul Nugroho, menyampaikan lima rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPMI ke-XVIII, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

Saat pembukaan Rakernas HIPMI di ICE BSD, Banten, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari menekankan pentingnya hilirisasi hasil kelautan dan perikanan nasional.

Fathul meminta agar pemerintah bersungguh-sungguh memaksimalkan kekayaan laut nasional. Pasalnya, sektor ini memiliki potensi yang luar biasa besar.

Terlebih, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan ekspor hasil perikanan mencapai 7,66 miliar dolar AS, lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 sebesar 6,4 miliar dolar AS untuk hampir 1 juta ton ikan.

Namun, angka tersebut masih di bawah nilai ekspor seafood negara tetangga Vietnam yang sebesar 11 miliar dolar AS pada tahun 2022.

"Rekomendasi yang pertama, HIPMI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor agar tidak kalah dari negara tetangga Vietnam," ujar Fathul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta keberpihakan pemerintah di sektor permodalan kepada pelaku UMKM. Terlebih, Presiden telah menargetkan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini sebesar Rp 460 triliun dengan bunga hanya 6 persen dihabiskan.

Baca juga: Indonesia Jajaki Potensi Kerja Sama Dengan Perusahaan Perikanan Terbesar di Jepang

Dengan besaran KUR sebanyak itu, tidaklah sulit bagi Pemerintah mendorong agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprioritaskan kepada pengusaha muda.

"Rekomendasi kedua, yaitu alokasi kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan untuk anggota HIPMI skala UMKM seluruh Indonesia," pinta Fathul.

Adapun rekomendasi yang ketiga, HIPMI mendorong peningkatan efisiensi jaringan logistik nasional. Instrumennya dapat dilakukan melalui kerja sama pengelolaan pelabuhan dan pergudangan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan HIPMI.

Rekomendasi selanjutnya, agar Pemerintah memprioritaskan HIPMI untuk mendapatkan kuota tangkap perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Tujuannya, agar pengusaha muda nasional dapat lebih berdaya saing.

Baca juga: Illegal Fishing dan Over Fishing Jadi Tantangan Industri Perikanan Indonesia

Fathul juga menilai, Pemerintah harus memperhatikan kegiatan reklamasi pantai dan pulau. Dengan begitu, hasil laut kita tetap berlimpah dan terus berkelanjutan.

"Kelima, HIPMI mendorong agar kebijakan terkait kegiatan reklamasi pantai maupun pulau yang berkelanjutan dan memperhatikan ekologi dapat diberikan ruang oleh pemerintah pusat karena berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru," paparnya.

Caption

Ketua Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Fathul Nugroho. Pemerintah diminta bersungguh-sungguh memaksimalkan kekayaan laut nasional.