TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bertenaga batubara menjadi salah satu penyumbang polusi udara, sehingga pemerintah pun memiliki rencana untuk menyuntik mati.

Namun, dalam mempensiunkan PLTU batubara maka pemerintah memerlukan dana yang besar pada kisaran Rp1.500 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mempensiunkan PLTU batubara membutuhkan dana senilai 100 miliar atau Rp1.500 triliun dengan asumsi kurs Rp1.500 per dolar AS.

Baca juga: Tekan Polusi Udara, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tertibkan Pembangkit Listrik Batu Bara Mandiri

Saat ini, kata Luhut, telah mendapat dana dari program Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 juta dolar AS.

Sehingga dana yang masih dibutuhkan Indonesia yaitu 80 miliar dolar AS.

"Kalau ingin membersihkan semuanya, dibutuhkan 80 miliar dolar AS lagi. Ini tidak mudah, tetapi pemerintah Indonesia berkomitmen melakukannya," kata Luhut ditulis Jumat (8/9/2023).

Luhut mengatakan akan mencoba mencari donatur lain untuk mendukung program ini dari sisi pendanaan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beserta para pemimpin negara International Partners Group (IPG) meluncurkan perjanjian internasional yaitu skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP).

IPG dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris.

Perjanjian internasional ini dituangkan dalam joint statement yang bersifat tidak mengikat.

Adapun implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar 20 milyar dolar AS atau setara dengan Rp300 triliun berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah, diharapkan dapat mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

Indonesia merupakan negara kedua yang telah meluncurkan skema pendanaan transisi energi setelah Afrika Selatan.

Model skema pendanaan JETP pertama kali diinisiasi pada pertemuan COP26 di Glasgow tahun 2021 lalu.

Dalam perhelatan itu, Afrika Selatan dan International Partners Group (IPG) yang terdiri atas Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mengumumkan skema pendanaan JETP jangka panjang sebesar 8,5 miliar dolar AS.

Tekan Keuangan PLN

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap sulitnya mempensiunkan PLTU batubara milik PT PLN (Persero).

Ia mengatakan, pemerintah kini tengah mengidentifikasi PLTU mana saja yang akan dipensiunkan.

Dalam diskusi di lingkup pemerintah, ia membeberkan sedang dibahas mengenai besaran biaya pensiun dini PLTU tersebut, yang nantinya akan berimbas pada neraca keuangan PLN.

"Jika batu bara ini dipensiunkan, maka menjadi aset terdampar (stranded asset) yang akan menjadi neraca, kemudian memiliki ekuitas yang perlu diisi lagi dengan energi terbarukan, yang membutuhkan Capex," kata Ani, sapaan akrabnya, dalam acara Indonesia Sustainability Forum 2023 Gala Dinner, Kamis (7/9/2023) malam.

Ia kemudian mencontohkan rencana mempensiunkan PLTU Cirebon-1 yang memiliki daya sebesar 660 Megawatt.

Dalam tujuh tahun, pembangkit tersebut ditaksir bisa mengurangi 4,4 juta Gigawatt ton Co2. Dana yang dibutuhkan sebesar 330 juta dolar AS.

"Contohnya mempensiunkan PLTU Cirebon-1. Kita harus memadukan antara ekuitas dan juga pinjaman. Ketika tingkat suku bunga meningkat, siapa yang akan membayarnya?" ujar Ani.

Baca juga: Meski PLTU Dekat Jakarta Dipadamkan, Polusi Udara Ibu Kota Masih Berstatus Buruk

Meski dilanda kesulitan, ia mengatakan pemerintah RI sekarang sedang mendorong adanya kemajuan baru dalam melakukan dekarbonisasi.

"Setidaknya kemajuan di mana setiap orang dapat melihat lebih detail," pungkas Ani.

Penyumbang Polusi

Akhir pekan ini, saat banyak masyarakat Jabodetabek libur dan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalanan berkurang, kualitas udara justru rendah.

Menurut situs IQAir.com, indeks kualitas udara wilayah Jakarta sebesar 168 (tidak sehat) dan konsentrasi Particulate Matter (PM) 2.5 mencapai 19,3 kali nilai panduan kualitas udara tahunan dari World Health Organization (WHO).

Ini merupakan data kualitas udara di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Depok) pada Sabtu (2/9/2023) hingga pukul 11.00 WIB.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan kualitas udara di hari Sabtu menunjukkan bahwa level emisi di udara ambien tetap tinggi pada saat jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi lebih sedikit.

"Hal ini menandakan perlunya dikaji lebih dalam apakah kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar polusi udara. Diperkirakan ada faktor lain di luar transportasi yang menyebabkan kualitas udara di akhir pekan cukup buruk, sama dengan di hari kerja," tutur Febri di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran udara terbesar berasal dari kendaraan yakni 44 persen, kemudian 34 persen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), lalu dari rumah tangga dan sumber lainnya.

Febri menyampaikan, untuk mendukung pengendalian emisi gas buang di sektor industri, sesuai arahan Presiden dalam Ratas dan Rakor yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan identifikasi terkait permasalahan ini serta mengambil beberapa langkah.

Pertama, membentuk tim inspeksi pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Dalam menjalankan tugasnya, tim inspeksi telah melakukan langkah-langkah identifikasi dan perencanaan terkait sistem inspeksi, mulai dari pendataan, monitoring, hingga kunjungan ke lapangan.

"Beberapa kegiatan usaha yang menjadi sorotan telah dipantau dan satu perusahaan industri yang diduga mencemari lingkungan telah diperiksa secara langsung. Hasilnya, emisi gas buang perusahaan tersebut jauh di bawah ambang batas, meskipun ada permasalahan administratif yang perlu diselesaikan," ungkap Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko S. A. Cahyanto.

Hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh tim inspeksi pada Senin (28/8/2023) lalu di perusahaan industri kelompok industri bahan galian nonlogam dan industri baja di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait kegiatan mereka yang berdampak pada lingkungan.

Selain itu, hasil pengukuran menunjukkan bahwa emisi mereka tetap berada di bawah ambang batas.

PLTU Biang Kerok

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka suara soal PLTU batubara yang disebut menjadi biang kerok polusi udara di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah saat ini memang sedang berusaha mempensiunkan pembangkit listrik berbasis batu bara.

Namun, tak bisa serta merta langsung semuanya dipensiunkan.

"Tidak bisa ujug-ujug juga. Nanti listrik mati semua gimana? Kita perlahan, ada yang sudah mulai, di beberapa daerah yang kita anjurkan adalah melakukan co-firing (teknik menggantikan sebagian batu bara dengan biomassa)," kata Suharso kepada wartawan di Jakarta, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Ia mengatakan, melalui teknik co-firing, dapat menurunkan 30 persen emisi. Selain itu, ia menyebut pemerintah juga tengah mencoba mengubah sampah menjadi energi co-firing.

"Bagaimana caranya sampah sebagai sumber emisi juga kita transformasi menjadi energi co-firing untuk menuju zero sum. Itu semua lini kita upayakan," ujar Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi bahlil Lahadalia mengatakan, penyebab polusi udara di Jakarta akibat emisi PLTU batu bara.

Hal ini membuat kualitas udara di Jakarta menjadi terjelek di dunia.

"Sekarang di Jakarta salah satu polusi udara terjelek di dunia karena PLTU batu bara kita," kata Bahlil dalam sambutan di acara Penutupan Orientasi Diponegoro Muda di Universitas Diponegoro, Semarang pada Minggu (20/8/2023) yang ditayangkan di YouTube Diponegoro TV.

Tak hanya PLTU batu bara, Bahlil juga mengungkapkan polusi di Jakarta juga akibat sumbangsih dari gas emisi kendaraa bermotor.

Alhasil, Bahlil pun mendorong agar seluruh pihak beralih untuk mengggunakan kendaraan listrik.

"Ke depan, semua orang pakai mobil listrik. Oleh karena itu, mobil baterai listrik dan Indonesia kita dorong sebagai salah satu negara produsen ekosistem baterai (dan) mobil (listrik) terbesar di dunia," jelasnya.

Berbeda dengan Bahlil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa PLTU bukan penyebab dari polusi di Jakarta.

Bantahan ini menanggapi adanya citra satelit yang beredar dan menyebut emisi PLTU menjadi penyebab polusi udara di Jakarta.

Dikutip dari Kontan, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Luckmi Purwandari menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

Luckmi menyebut bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan hasilnya adalah penyebab polusi di Jakarta bukanlah PLTU melainkan sektor transportasi.

"Kalau dilihat di website copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan bagaimana nitrogen dioksida di udara itu seperti apa."

"Namun, data yang ada menunjukkan arah angin bukan menuju Jakarta, berbeda dengan gambar simulasi yang beredar di masyarakat," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

"Dari berbagai riset beberapa tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi menjadi sumber utama polusi, disusul oleh industri," sambung Luckmi.

Luckmi menambahkan bahwa selama tiga bulan terakhir, riset menunjukkan bahwa setiap periode Juni-Agustus atau pada musim kemarau di mana angin muson timur bertiup, risiko kualitas udara yang buruk meningkat dibanding periode lain.

"Mengacu pada data Kementerian LHK, dari 2018 hingga 2023 berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan bahwa rata-rata kualitas udara di Jakarta tidak sehat, terutama pada bulan-bulan sekarang ini," katanya.

Ada banyak faktor penyebab polusi udara di Jakarta, baik alami maupun tidak alami.

Luckmi menekankan bahwa faktor-faktor yang bisa dikendalikan berasal dari aktivitas manusia seperti sektor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga, hingga pembakaran sampah.

Namun, ada faktor alami yang sulit dikendalikan, seperti musim, arah dan kecepatan angin, serta lanskap kota Jakarta.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berharap publik mampu mengendalikan penggunaan transportasi pribadi guna mengurangi polusi.

"Mengendalikan penggunaan transportasi pribadi sangat penting bagi kesehatan masyarakat," pungkasnya.

Upaya PLN

PT PLN meningkatkan penggunaan biomassa sebagai substitusi batubara di 40 PLTU atau co-firing.

Melalui teknologi co-firing itu PLN Grup mampu menurunkan emisi karbon hingga 429 ribu ton CO2 sepanjang semester 1 tahun 2023.

Dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara.

Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti pellet kayu, sampah, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa co-firing ini dilakukan tak sekedar mengurangi emisi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan.

Pihaknua mengajak masyarakat untuk terlibat aktif membuat bahan baku co-firing, mulai dari penanaman tanaman biomassa hingga pengelolaan sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pellet.

“Kehadiran program ekonomi kerakyatan co-firing ini juga merupakan langkah nyata PLN menjawab persoalan global,” kata Darmawan dalam keterangan, Senin (24/7/2023).

Selain itu co-firing juga mewujudkan Indonesia yang bersih dan mandiri energi serta meningkatkan kapasitas nasional dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Secara kumulatif, pada Semester 1 tahun 2023, penggunaan biomassa mencapai angka 0,4 juta ton dan akhir tahun ditargetkan mencapai 1 juta ton, lebih tinggi dari pada tahun 2022 yakni 0,58 juta ton.

Begitu pula jika dilirik dari tahun 2021 yang hanya 0,29 juta ton. Penggunaan biomassa ini akan terus bertumbuh hingga 10 juta ton pada tahun pada 2025.

Darmawan merinci, penerapan co-firing di wilayah Sumatera dan Kalimantan (Sumkal) sebanyak 38.547 ton, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Sulmapana) 12.445 ton, dan Jawa, Madura dan Bali (Jamali) sebanyak 353.575 ton biomassa.

“Ke depan PLN akan lebih trengginas lagi, dari 40 PLTU yang sudah terealisasi, hingga akhir tahun ini kami akan menambah dua PLTU, dan bertahap mencapai 52 PLTU di 2025 nanti. Sehingga, co-firing biomassa dapat menyumbang 12 perse dari total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di 2025,” lanjut Darmawan.

Darmawan memaparkan, hingga tahun 2025 mendatang, PLN telah merancang peta jalan nasional program co-firing.

Untuk itu, pihaknya terus berupaya agar target dekarbonisasi sebesar 954 ribu ton CO2 pada tahun 2023 bisa tercapai.

“PLN terus berkomitmen mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia salah satunya dengan penerapan co-firingbiomassa. Per semester 1 2023, PLN berhasil menurunkan sebanyak 429.470 ton emisi CO2, dan ini akan terus kita lanjutkan guna mencapai target jangka panjang pada 2060 Indonesia bebas emisi atau lebih cepat,” ujar Darmawan.

Selain itu, PLN juga tengah menerapkan berbagai terobosan anyar guna memastikan rantai pasok sumber biomassa ke pembangkit berjalan baik.

Seperti pengiriman dilakukan dengan jalur laut memanfaatkan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, serta bekerja sama dengan pemerintah dan juga stakeholder dalam penyediaan biomassa.

“Jadi PLN bukan semata-mata menerapkan teknologi ini untuk mengurangi emisi saja. PLN sadar ada unsur ekonomi sirkular yang bisa membentuk ekosistem energi kerakyatan, di mana listrik ini dihasilkan dari kontribusi rakyat dan dinikmati kembali oleh rakyat,” pungkas Darmawan.