Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Presiden Jokowi Sebut Potensi Bursa Karbon Indonesia Capai Rp3.000 Triliun

Dalam pidatonya Presiden mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam bursa karbon.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Erik S
zoom-in Presiden Jokowi Sebut Potensi Bursa Karbon Indonesia Capai Rp3.000 Triliun
Dokumentasi OJK
Presiden Joko Widodo saat membuka Bursa Karbon di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (26/9/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peluncuran bursa karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, (26/9/2023).

Dalam pidatonya Presiden mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam bursa karbon. Potensi pasar bursa karbon Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp3.000 triliun.

"Di catatan saya ada kurang lebih ada satu giga ton CO2 potensi kredit carbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp3 (ribu) triliun bahkan bisa lebih. Rp3.000 triliun, Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih," kata Jokowi.

Baca juga: BPP Hipmi Dukung Pemerintah Luncurkan Bursa Karbon

Potensi tersebut kata Jokowi menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru, yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi Indonesia. Hal itu sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau.

Apalagi sekarang ini terdapat ancaman perubahan iklim yang sudah mulai dapat dirasakan.

"Kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi sehingga dibutuhkan langkah langkah konkret utk mengtasinya," kata Jokowi.

Berita Rekomendasi

Bursa karbon yang diluncurkan sekarang ini kata Presiden bisa menjadi langkah konkret bagi Indonesia untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) .

NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Dokumen NDC  menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Baca juga: Ketua OJK: Bursa Karbon Indonesia Lebih Cepat Dibanding Negara Tetangga

Oleh karena itu Presiden meminta agar standar karbon internasional dijadikan sebagai rujukan. Selain itu memanfaatkan  teknologi untuk transaksi perdagangan karbon sehingga efektif dan efisien.

"Harus ada target, harus ada timeline, baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional segera masuk ke sana," katanya.

Presiden juga meminta agar pasar karbon sukarela difasilitasi sesuai praktik di komunitas internasional. Namun ia mengingatkan agar standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia.

"Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat dan bersama sama dengan stakeholders lainnya," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas