TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Barisan Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo) Arnod Sihite mendorong pemerintah untuk tidak serta-merta melakukan pelarangan pemanfaatan Tiktok Shop sebagai medium jual beli untuk masyarakat.

Arnod justru mendorong pemerintah jika ingin membuat peraturan maka yang diatur adalah pelarangan barang-barang impor untuk dijual melalui Tiktok Shop dan mengutamakan hasil produk UMKM lokal milik anak bangsa.

"Yang soal bukan Tiktok Shopnya karena itu medium saja. Tetapi perhatian kami adalah barang yang dijual di sana. Pemerintah jika mau atur ya stop barang importnya, dan utamakan produk lokal anak-anak bangsa kita sendiri, hasil UMKM masyarakat," ungkap Arnod kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Baca juga: TikTok Dilarang Jualan di Indonesia, Berikut Daftar Negara yang Turut Menolak

Menurut dia, tidak sedikit pelaku UMKM dalam negeri yang mampu meraup rejeki dengan berjualan melalui Tiktok Shop.

Lebih daripada itu, jika ternyata dilakukan pelarangan maka pemerintah perlu memikirkan nasib para pelaku usaha ini yang jumlahnya tidak sedikit.

"Bisa jadi potensi pengangguran baru lagi. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan serta-merta tutup mediumnya,cukup diatur barang-barang yang dijual di sana," sambung Wakil Ketua Umum DPP KSPSI itu.

Bagi dia pemrintah saatnya mendorong lebih kencang lagi para pelaku usaha di Indonesia untuk segera naik kelas dari model penjualan melalui pasar konvensional untuk memanfaatkan media sosial sama halnya dengan memanfaatkan platform e-commerce.

"Digitalisasi ekonomi itu tidak bisa kita tahan laju perkembangannya. Kita justru harus mendorong masyarakat kita untuk tidak ketinggalan sehingga perkembangan teknologi digital ini bisa membawa berkah untuk peningkatan kesejahteraan," tukas Arnod.

Pada yang sama menurut dia pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM yang masih berjualan melalui pasar konvensional harus jadi perhatian pemerintah.

Masyarakat perlu diajak untuk naik kelas masuk ke pasar digital yang memang sangat potensial saat ini.

"Go digital untuk UMKM itu adalah suatu keharusan saat ini. Kami ingin memastikan agar pemerintah hadir lebih intens lagi mendampingi masyarakat kita para pelaku usaha agar mampu merambah masuk ke pasar ekonomi digital," pungkas Arnod.