Laporan Wartawan Tribunnews, Malvyandie Haryadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diimbau melakukan audit teknologi pembayaran perbankan untuk mengantisipasi banyaknya kasus fraud terkait transaksi dan pembayaran di perbankan nasional.

Saran tersebut disampaikan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, menyikapi banyaknya kasus pelanggaran hukum dan fraud yang terjadi di industri perbankan.

Deni mengatakan, jika kondisi ini dibiarkan, akan bisa mengancam stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional dan menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar.

Untuk itu, diperlukan audit teknologi pembayaran perbankan oleh BI yang hasilnya disampaikan kepada publik. Menurutnya, hal ini acapkali luput dilakukan BI.

"Bank Indonesia perlu meningkatkan keamanan data dan informasi perbankan, sehingga dapat mencegah kebocoran, pencurian, atau manipulasi data yang dapat merugikan nasabah dan reputasi bank," kata dia, Rabu (4/10/2023).

Audit teknologi pembayaran perbankan, kata dia, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa sistem, infrastruktur, dan praktik teknologi informasi yang digunakan telah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, baik nasional maupun internasional.

BI harus memastikan integrasi sistem yang baik dan konsisten, sehingga dapat mengurangi kesalahan, inkonsistensi, atau ketidaksesuaian data antara sistem yang berbeda atau antara sistem dengan laporan keuangan.

Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan telah terintegrasi dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya secara efektif dan efisien.

Baca juga: Tips Agar Terhindar dari Pembobolan Rekening Bank dan Percobaan Skimming Kartu Kredit

"Meningkatkan kinerja aplikasi dan layanan perbankan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, serta menghemat biaya operasional dan pemeliharaan sistem," kata Deni.

Audit teknologi pembayaran perbankan, lanjutnya, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa aplikasi dan layanan perbankan yang disediakan telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah, serta dapat menangani permintaan dan transaksi nasabah dengan cepat dan akurat.

"Meningkatkan manajemen proyek teknologi perbankan, sehingga dapat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, pengendalian risiko yang efektif, dan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan rencana dan anggaran," kata Deni.

Baca juga: Banyak Kasus Fraud, Indonesia Perlu Adopsi UU Pelindungan Data Pribadi dengan Pengawasan Kuat

Meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, lanjut Deni, wajib terlaksana. Sehingga dapat menghindari sanksi, denda, atau tindakan hukum yang dapat merugikan bank.

"Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik dari BI maupun dari pihak lain yang terkait," pungkasnya.