Ia juga menyampaikan, program penyediaan rice cooker sebanyak 500.000 unit berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh setara dengan kapasitas pembangkitan 20MW.

Program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung 3kg.

"Program ini akan bermanfaat kepada pelanggan yang dapat menurunkan biaya sebagian memasak yang sebelumnya menggunakan LPG."

"Untuk Pemerintah, program ini dapat mengurangi subsidi impor LPG 3kg yang digunakan untuk memasak. Bagi PLN, program ini dapat meningkatkan penjualan listrik," imbuh Jisman, dikutip dari esdm.go.id.

Dikritik Pengamat Energi

Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengkritik rencana bagi-bagi rice cooker gratis.

Menurutnya, penggunaan rice cooker listrik memang merupakan energi bersih.

Namun pemakaian rice cooker listrik hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil.

"Apalagi, listrik yang digunakan dihasilkan dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi kotor batu bara."

"Pembagian rice cooker juga tidak bisa menggantikan gas LPG 3 kilogram," ucap Fahmy kepada Tribunnews.com, Minggu (8/10/2023).

Alasannya, rice cooker hanya untuk menanak nasi, mengukus dan memanaskan. Sementara memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan LPG 3 kg.

Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 Kg.

"Kedua tujuan itu mustahil dicapai, jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," papar Fahmy.

Berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik, patut diduga keuntungan itu akan mengalir untuk pemenangan Pilpres dan Pileg.

"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis."

"Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Ismoyo) (Kompas.com)