Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Indonesia Kali Pertama Diundang dalam G7 Trade Ministers Meeting di Jepang

Kegiatan ini merupakan kali pertama bagi Indonesia diundang ke Pertemuan Menteri Perdagangan Group of Seven (G7).

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Indonesia Kali Pertama Diundang dalam G7 Trade Ministers Meeting di Jepang
istimewa
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan hadir memenuhi undangan Menteri Perdagangan Jepang Yasutoshi Nishimura untuk G7 Trade Ministers Meeting (TMM) di Osaka, Jepang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memenuhi undangan Menteri Perdagangan Jepang Yasutoshi Nishimura untuk menghadiri G7 Trade Ministers Meeting (TMM) di Osaka, Jepang.

Kegiatan ini merupakan kali pertama bagi Indonesia diundang ke Pertemuan Menteri Perdagangan Group of Seven (G7).

“Pertemuan tingkat menteri perdagangan melibatkan tujuh anggota ditambah Indonesia, India, Kenya, Australia, Chile dan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Kita hak Indonesia hadir untuk pertama kali sebagai negara yang diundang dalam G7,” ujar Zulhas, Minggu (28/10/2023).

Baca juga: Di KTT G7 Hiroshima, Zelensky Dapat Bantuan Militer Lagi dari Joe Biden

Kata Zulhas, Menteri Perdagangan Jepang juga mengundang organisasi dunia, yakni WTO, OECD, dan ERIA.

Sementara sektor bisnis dan perusahaan terkemuka dunia yang diundang di antaranya Canpotex, Siemens Energy, Suzuki, dan Rio Tinto.

Mendag yang juga Ketua Umum PAN menyampaikan sesi awal kegiatan ini membahas tema peningkatan ketahanan rantai suplai global dan peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta.

Berita Rekomendasi

Para pelaku usaha pun merekomendasikan beberapa langkah untuk menanggapi hal tersebut.

“Tidak hanya pemerintah, tapi juga melibatkan swasta. Para pelaku usaha di sektor bisnis menyampaikan beberapa rekomendasi pentingnya kerja sama, karena itu menjadi kunci sukses. Tentu juga pemerintah memiliki peran yang penting yang perlu memfasilitasi sektor bisnis,” ucapnya.

Kemudian, Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi sektor bisnis dengan implementasi kebijakan yang lebih transparan, memberikan kepastian, dan situasi yang lebih kondusif.

Zulhas juga menyampaikan sektor bisnis menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi, transisi energi terbarukan dan kolaborasi model bisnis antar negara.

Selanjutnya, ia mengatakan negara anggota G7 menyampaikan agar rantai pasok lebih terdiversifikasi sebagai jalan untuk ketahanan rantai pasok global.

Baca juga: Momen Menko Airlangga Dampingi Presiden Jokowi di KTT G7, Ini yang Dibahas

Hal ini juga memerlukan keterlibatan lebih dari sektor swasta serta WTO memiliki peran penting dalam memperkuat rantai suplai global.

“Sementara saya tadi menyampaikan perlunya ada kesetaraan G7 sebagai mitra tradisional Indonesia. Melihat perkembangan dunia sekarang, memang harus tidak hanya ‘free trade’ tapi ‘free and fair trade’,” tuturnya.

“Tidak dikesankan mempersulit, tetapi betul-betul yang fair karena memang dari awal G7, negara-negara EU, Amerika, Jepang bisa membantu pembangunan indonesia. Tapi sekarang jangan lupa kita dapat tawaran-tawaran dari Tiongkok yang sangat mudah. Oleh karena itu, perlu free and fair trade,” sambungnya.

Lebih lanjut, pada sesi working dinner, acara dipimpin oleh Menteri Luar Negeri jepang yang membahas tema perdagangan yang berkelanjutan menyangkut isu kelestarian lingkungan, perubahan lingkungan, digitalisasi, dan persiapan untuk Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO tahun 2024 mendatang.

Pada agenda itu, Zulhas menyampaikan perlunya pengaktifan kembali sistem penyelesaian sengketa WTO. Kemudian, seluruh negara perlu memastikan kebijakan terkait lingkungan dan sustainability tidak menjadi hambatan dalam perdagangan.

“Jadi isu lingkungan jangan sampai dijadikan untuk mendiskriminasi negara-negara seperti Indonesia. Jadi jangan sampai itu jadi alasan terselubung untuk menghambat dalam perdagangan,” imbuhnya.

Ia juga membahas soal isu ketahanan pangan dan perundingan subsidi perikanan yang harus menjadi capaian utama KTM WTO ke-13. Terakhir, reformasi WTO harus mencapai kesepakatan.

“Food security memang harus apapun biayanya memang harus untuk menjamin keamanan pangan setiap negara,” pungkasnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas