Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto mendukung langkah pemerintah menutup Tiktok Shop.

"Bila pembanjiran barang impor di atas, apalagi dibarengi dengan pelaksanaan project S di Indonesia dibiarkan terjadi maka UMKM di Indonesia, atau bahkan industri lokal yang lebih besar sekali pun, akan terkena dampak negatif," kata Johanes Herlijanto saat diskusi berjudul “Ada Apa Dengan TikTok? Ekspansi E-Commerce Tiongkok dan Respons Indonesia,” yang digelar oleh Forum Sinologi Indonesia (FSI).

Baca juga: Nepal Larang TikTok karena Merusak Keharmonisan Sosial

Menurut Johanes, terdapat beberapa keresahan dalam masyarakat Indonesia mengenai praktik shadow banning yang dicurigai telah dilakukan TikTok kepada beberapa pemilik UMKM.

Sehingga produk mereka tidak muncul dalam pencarian, dan digantikan dengan produk-produk yang dipasarkan oleh TikTok sendiri.

Johanes menyampaikan apresiasinya bila pemerintah tidak hanya memandang kasus TikTok sebatas masalah perizinan, seperti yang belakangan ini didengungkan.

Menurutnya, masalah perizinan tentu akan dengan mudah diselesaikan dengan permohonan izin sesegera mungkin.

"Namun sebelum memberikan izin, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kepentingan UMKM dalam bidang bisnis, yang kemungkinan akan terganggu dengan beroperasi kembalinya kegiatan jual beli melalui aplikasi TikTok, bila mereka telah menyelesaikan perizinan," pungkasnya.

Tantangan Ekonomi

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Tb Fiki C Satari mengungkapkan beberapa tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh Indonesia.

Tantangan itu antara lain 90 persen produk yang dijual melalui perdagangan elektronik (e-commerce) adalah barang impor.

Baca juga: TikTok Dikecam di AS Buntut Dianggap Dorong Generasi Muda Negeri Paman Sam Jadi Pro Hamas

Tantangan kedua adalah kecenderungan reseller produk impor ilegal.

"Ketiga adalah adanya predatory pricing yang disebabkan lapangan bermain tak setara karena produk ilegal tidak bayar pajak, tidak penuhi persyaratan izin dan sertifikasi dan sebab-sebab lainnya," ujar Satari saat diskusi berjudul “Ada Apa Dengan TikTok? Ekspansi E-Commerce Tiongkok dan Respons Indonesia,” yang digelar oleh Forum Sinologi Indonesia (FSI).

Tantangan keempat menurutnya adalah adanya praktik monopoli data oleh platform asing.

Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan matinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada bidang produksi dan yang berdagang di pasar luar jaringan (luring).

Serta anjloknya serapan tenaga kerja, dan kekalahan platform perdagangan daring lokal dalam bersaing.

Ia juga menerangkan bahwa kondisi e-commerce di Indonesia saat ini adalah adanya penguasaan hulu dan hilir oleh platform asal China yang semakin menguasai dan mendominasi pasar, yang mengakibatkan makin tergerusnya platform lokal.

Selain melalui TikTok, Satari mengatakan bahwa produk produk asal China itu masuk melalui berbagai platform asal China lain, seperti Temu.

"Model bisnis platform tersebut adalah menekan harga semurah mungkin dengan strategi mengambil produk dari pabrik di China langsung dan menjual kembali dengan tingkat kwantitas tinggi lewat metode pembelian berkelompok (group-buying)," pungkasnya.