Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berujar, hingga pertengahan November 2023 belum ada investor asing yang masuk untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan terdapat beberapa faktor penyebab investor asing enggan menanamkan modal di IKN.

"Pertama, investor asing masih meragukan detail rencana pengembangan IKN, termasuk proyeksi penduduk yang akan menempati IKN," tutur Bhima saat dihubungi, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Jokowi Akui Belum Ada Investor Asing Minat Investasi di IKN, Begini Alasannya

Bhima menambahkan, investor akan menanamkan modal ke suatu proyek jika mendapat hitung-hitungan yang jelas. Jika rencana suatu proyek banyak meragukan, investor akan menunda untuk berinvestasi.

"Kedua, terdapat kebingungan antara pembangunan di IKN dengan masifnya pengembangan mega proyek di Jawa salah satunya rencana perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya," kata Bhima.

Karena kebutuhan investasinya sama-sama besar maka investor akhirnya masih melihat ceruk pasar dan potensi ekonomi masih tetap berpusat di Jawa. Hal ini juga mempengaruhi proyeksi penduduk yang akan menempati IKN dalam jangka panjang.

"Ketiga, kondisi ekonomi di negara asal investasi masih menghadapi risiko naiknya suku bunga dan inflasi. Jadi banyak investor saat ini tidak berani masuk ke proyek yang berisiko tinggi," tutur Bhima.

Keempat, faktor pemilu dan drama politik misalnya soal polemik batas usia calon wakil presiden di Mahkamah Konsitusi yang menuai kekhawatiran keberlanjutan pada program IKN kedepan.

Baca juga: Investor Asing Masih Ogah Investasi di IKN Nusantara, Ini Kata Jokowi

"Wajar banyak yang wait and see dulu," terangnya.

Kelima, investor khususnya dari negara maju punya standarisasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang makin ketat.

Sementara pembangunan IKN masih dikhawatirkan memicu deforestasi, dampak sosial ke masyarakat lokal hingga masih dinilai lemah terkait transparansi atau tata kelola. Itu yang buat missmatch antara standar investor dengan IKN.

"Membuat ESG scoring bagi tiap proyek yang ditawarkan. Jaga stabilitas politik dengan menciptakan netralitas pemerintah dalam pemilu sehingga gaduh politik tidak sebabkan keraguan investor," tutur Bhima.

Baca juga: Investor Asing Masih Ogah Investasi di IKN Nusantara, Ini Kata Jokowi

Selain itu, pemerintah juga bisa memperbaiki skema insentif pajak dan lahan. Semakin banyak insentif pajak dan sewa HGU sampai 190 tahun justru membuat ragu investor terkait tingkat pengembalian modal.