Sedangkan di sektor infrastruktur konektivitas dan transportasi, tantangan terfokus pada percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol. Ini mencakup pengembangan sistem jaringan jalan nasional yang terintegrasi, melibatkan peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan, layanan angkutan laut, dan prasarana perkeretaapian. 

Seluruh upaya ini dirancang untuk menghubungkan antar wilayah, mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan mengoptimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam era digital, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi elemen penting, namun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Penuntasan infrastruktur digital dan pemanfaatan TIK belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3TP).

Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi layanan digital yang mendukung ekonomi digital, stabilitas layanan publik, dan digitalisasi pemerintahan agar manfaat TIK dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2024

Pemerintah tentunya juga menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan infrastruktur Indonesia 2024 yang telah didefinisikan dengan jelas untuk dapat menjawab sejumlah tantangan krusial yang ada. Arah kebijakan tersebut terbagi menjadi lima langkah. 

Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, terutama dalam aspek konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan. 

Kedua, prioritas diberikan pada penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan

Ketiga, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan menjadi tujuan utama untuk pemerataan pembangunan. 

Keempat, pemerataan dan penguatan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital dan membuat semua orang terhubung secara digital 

Kelima, mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur. 

Dengan alokasi anggaran serta arah kebijakan yang mendalam dan rinci, diharapkan output dari proyek-proyek tersebut akan secara efektif mendukung transformasi ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.