Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 dinilai akan tetap berdaya tahan dan menunjukkan prospek yang baik di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan mencapai kisaran 4,7 persen sampai 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat di 2025 sehingga berada pada kisaran 4,8 persen sampai 5,6 persen.

"Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," kata Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar secara hybrid di Jakarta (29/11) kemarin.

Perry menyampaikan, stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, dan digitalisasi terus berkembang pesat.

Meskipun berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati mencakup perlambatan, divergensi, pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju.

"Untuk itu sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi terus diperkuat," ujarnya.

Perry menyampaikan, bauran kebijakan Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hal itu sebagai langkah dalam menghadapi ketidakpastian global ditengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial.

Baca juga: BPS: Tekanan Inflasi Beras Kian Melemah di November 2023

Dia bilang, bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas atau pro-stability khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah," ucap dia.

"Sementara empat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau pro-growth," sambungnya.

Baca juga: BPS Catat Inflasi Tahunan 2,86 Persen, Beras Jadi Penyumbang Terbesar

Bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Kebijakan Moneter

Perry mengatakan bahwa arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Hal itu dilakukan agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kebijakan moneter pro-stability akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga secara forward-looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Inflasi RI Terjaga di Bawah 4 Persen hingga Akhir Tahun 2023

Lalu, stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal, didukung operasi moneter pro-market.

Hal itu untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian, termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.

2. Kebijakan Makroprudensial

Perry juga menyebut, Bank Indonesia juga akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).

Nah, pelonggaran kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tiga instrumen pokok yaitu peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya

Kedua, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan ketiga penguatan surveilans SSK.

3. Kebijakan Sistem Pembayaran

Selain itu, Perry mengatakan kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Kata dia, struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan handal, yang terfokus pada lima program yaitu pengembangan BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional.

"Pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter Bank Indonesia," kata dia.

Kemudian fokus ketiga, pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence.

Fokus keempat pengembangan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia dan fokus kelima perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.

4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas

Perry menyatakan bahwa bauran kebijakan keempat yaitu menyoal pendalaman pasar uang. Dia bilang kebijakan itu terus diarahkan untuk terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2024 akan difokuskan pada empat program utama yaitu pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas.

Kedua, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar. Ketiga, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui Primary Dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).

Serta fokus keempat adalah pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.

5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau

Terakhir, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi keuangan inklusif dan hijau.

Hal itu akan ditempuh melalui pengembangan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Penguatan UMKM dilakukan melalui peningkatan produktivitas UMKM terutama melalui pengembangan UMKM pangan yang sejalan dengan GNPIP.

Transformasi UMKM naik kelas melalui pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau, serta penguatan dan perluasan program digitalisasi UMKM yang tidak hanya untuk mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital namun juga mengembangkan UMKM digital kreatif.

"Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi yang erat dengan K/L terkait dan didukung oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia," ujar Perry.