TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, proses penyusunan hingga penetapan APBN Tahun Anggaran (TA) 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan relatif lebih lancar dan tepat waktu di tengah kondisi perekonomian yang makin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama pihak legislatif. 

“APBN disusun secara maksimal untuk memenuhi seluruh program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian negara/lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). 

Untuk diketahui, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. 

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan, dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN ini dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia. 

Lebih jauh, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pihaknya dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan terobosan berupa digitalisasi dokumen penganggaran. Hal ini dipandang sebagai bentuk peningkatan efisiensi karena mendukung gerakan dalam mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan kecepatan dalam proses administratif. 

“Kami ingin melaporkan penyerahan DIPA dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk APBN 2024 ini dilakukan dengan proses digitalisasi yang dimulai sejak penetapan anggaran sampai dengan proses penandatanganan DIPA dan dilakukan dengan sistem elektronik,” ujar Menkeu Sri Mulyani. 

“Sebelumnya ada 12 tahapan proses penetapan anggaran yang rumit dan saat ini ada empat tahapan dan semuanya menggunakan aplikasi SAKTI. Tanda tangan DIPA secara elektronik ini juga akan langsung tersertifikasi,” tambah Menkeu Sri Mulyani. 

Baca juga: APBN 2024 dan Peranannya sebagai Fondasi Menuju Indonesia Maju 2045

Dana APBN 2024 yang akan disalurkan sebesar Rp3.325,1 Triliun 

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, dana APBN 2024 yang akan disalurkan adalah sebesar Rp3.325,1 triliun. Adapun dana tersebut ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah. 

Nantinya, dana APBN 2024 itu akan digunakan antara lain untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara. 

“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja pemerintah juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. Selain itu, belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk perkuat ketahanan dan keamanan RI, terutama untuk guru dan nakes,” ujar Menkeu Sri Mulyani. 

“Belanja pemerintah ini juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini (Paud), dan pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrim dan stunting,” tambah Menkeu Sri Mulyani. 

Perempuan yang lahir di Bandar Lampung ini juga memaparkan, Indonesia saat ini telah berhasil keluar dari pandemi Covid-19. Indonesia kini telah dihadapkan oleh gejolak ekonomi global, mulai dari situasi geopolitik hingga inflasi. Namun, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5 persen selama 8 kuartal. 

Dengan demikian, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2003 tetap stabil. Bahkan, produk domestik bruto (PDB) diperkirakan akan masih tumbuh di atas 5 persen.