“Jangan nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasi, tugas daerah tidak dilakukan. Untuk apa? Sudah bangun pelabuhan besar, jalan Provinsi-Kabupaten/Kota tidak terkoneksi, untuk apa? Sudah bikin jalan tol mestinya disambungkan kawasan industri, wisata, perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan, sinergi dan harmonisasi,” katanya. 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. 

“Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” tutup Presiden Jokowi. 

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Ungkap Prioritas Belanja Pemerintah Akhir Tahun, Apa Saja?

Pokok-pokok APBN tahun anggaran 2024 

Setelah membicarakan mengenai APBN yang berorientasi pada hasil, Menkeu Sri Mulyani menambahkan, APBN TA 2024 harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan terhadap stabilitas. 

Oleh karena itu, APBN didesain khusus untuk lebih antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, lanjut Menkeu Sri Mulyani, APBN pun harus bisa melindungi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial, sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim yang pada tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen. 

Kemudian, target-target kesejahteraan yang lain juga perlu tercapai di tahun 2024, seperti turunnya pengangguran antara 5,0 persen hingga 5,7 persen; turunnya gini rasio menjadi 0,374 persen hingga 0,377 persen; dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 persen hingga 74,02 persen. 

Tak hanya itu, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi), sebagai akselerator transformasi ekonomi yang fokus pada human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform, dan APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan).

Saat ini, Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.802,3 triliun yang akan ditempuh melalui perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP. 

Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi penerimaan cukai yang akan ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. 

Selain itu, akan dilakukan pemanfaatan SDA yang lebih optimal dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA.

Sebelumnya, belanja negara tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. 

Baca juga: September 2023, Menkeu Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 67,7 Triliun

Adapun belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.