TRIBUNNEWS.COM - Kemajuan suatu bangsa bisa dilihat dari kepedulian mereka terhadap generasi penerus, yakni anak-anak. 

Senada dengan itu, UNICEF selaku organisasi PBB yang berfokus pada kualitas hidup anak-anak dunia, juga mengungkapkan bahwa tindakan dan kebijakan yang diputuskan pemerintah paling berdampak pada anak-anak dibanding kelompok umur lainnya. 

Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan anak-anak, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Indonesia, sebagai negara yang sadar akan hal ini, ternyata punya kebijakan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. 

Salah satu langkah krusial yang telah dan sedang terus diupayakan pemerintah Indonesia adalah menetapkan kebijakan khusus dalam APBN. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah; inisiatif kesehatan, program pendidikan, bantuan sosial dan perlindungan, pembangunan infrastruktur berfokus anak, penanggulangan pekerja anak hingga program inklusi digital dan literasi.

Inisiatif kesehatan dan program pendidikan

Kepedulian pemerintah bisa dilihat dari APBN 2024 mendatang, di mana menjaga kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama yang sedang berusaha diwujudkan. Kebijakan tersebut difokuskan untuk meningkatkan layanan kesehatan anak dengan mencakup berbagai program yang bersifat proaktif. 

Upaya ini mencakup program vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyediaan obat-obatan esensial sebagai langkah-langkah konkret dalam merawat dan menjaga kesehatan anak-anak.

Fokus utama dari inisiatif kesehatan ini adalah percepatan penurunan stunting, masalah gizi kronis yang sering dialami oleh anak-anak. Pendekatan ini tidak hanya mencakup penajaman lokasi, tetapi juga intervensi yang berfokus pada penyediaan makanan tambahan bagi 45.000 ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) dengan alokasi sebesar Rp25,4 miliar dan 100.000 balita yang mengalami kekurangan gizi dengan alokasi sebesar Rp14,4 miliar. 

Selain itu, keluarga dengan bayi dan balita mendapatkan fasilitasi dan pembinaan melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang melibatkan sebanyak 8,1 juta keluarga dengan alokasi sebesar Rp32,3 miliar.

Dengan memberikan perhatian khusus pada masalah stunting, pemerintah bertujuan untuk mengurangi dampak buruk gizi kronis pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Program ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek melalui penyediaan makanan tambahan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada keluarga melalui pendekatan 1000 HPK, yang melibatkan keluarga dalam upaya preventif dan promotif untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang optimal sejak dini.

Melalui pendekatan proaktif ini, pemerintah tidak hanya berupaya mengurangi angka kematian anak, tetapi juga secara menyeluruh meningkatkan status kesehatan anak-anak di Indonesia. Dengan menjaga kesehatan anak-anak, APBN berperan aktif dalam membangun fondasi yang kuat bagi generasi muda, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Selain kesehatan, pemerintah juga terus berusaha meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia, yang tercermin dalam berbagai inisiatif yang holistik. Perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan akses pendidikan di semua tingkatan. 

Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) turut menjadi fokus melalui optimalisasi anggaran Transfer ke Daerah bidang pendidikan, menandakan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan landasan pendidikan yang kokoh sejak dini.

Tidak hanya pada tingkat dasar, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), juga menjadi prioritas untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang setara. Percepatan dalam peningkatan kualitas sarana penunjang pendidikan di wilayah-wilayah ini menjadi makin penting agar disparitas pendidikan dapat diminimalkan.

Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pun menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan. Dengan memastikan bahwa para pendidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mutakhir, pemerintah bermaksud memberikan pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

Penguatan pendidikan vokasi dengan menghubungkannya secara langsung dengan kebutuhan pasar tenaga kerja menggambarkan visi jangka panjang untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan tuntutan industri. Melalui strategi ‘link and match’ pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menyongsong dunia kerja dengan keterampilan yang sesuai.

Peningkatan investasi di bidang pendidikan menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai, pemerintah berupaya membangun fondasi pendidikan yang kokoh, memberikan dampak positif bagi perkembangan individu, serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. 

Secara keseluruhan, upaya-upaya ini menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta potensi setiap anak Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Segera Akselarasi Kebijakan Gizi Spesifik untuk Cegah Stunting

Bantuan sosial dan perlindungan anak

Aspek bantuan sosial dan perlindungan terutama kepada keluarga yang berada dalam kondisi rentan juga menjadi prioritas APBN. Terdapat sejumlah program bantuan sosial yang dirancang khusus guna memberikan dukungan komprehensif, mencakup aspek keuangan, nutrisi, dan bantuan khusus untuk keluarga, terutama anak-anak, yang menghadapi tantangan ekonomi.

Bantuan keuangan yang disalurkan melalui program ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan, membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi yang mungkin mereka hadapi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memberikan keamanan finansial kepada keluarga agar mereka dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok anak-anak.

Dukungan nutrisi menjadi elemen kunci dalam program bantuan sosial ini. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai. Ini tidak hanya mencakup distribusi makanan yang bergizi tetapi juga penyuluhan tentang pola makan sehat agar tumbuh kembang anak-anak tetap optimal.

Melalui pendekatan holistik ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak dari dampak negatif kemiskinan, memberikan mereka akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta membentuk fondasi yang lebih kuat bagi masa depan yang lebih baik. Program bantuan sosial ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga keberlanjutan dan inklusivitas dalam pembangunan sosial ekonomi negara.

Pembangunan infrastruktur berfokus pada anak

Pemerintah juga berupaya menjawab kebutuhan kesejahteraan anak melalui APBN, salah satunya melalui proyek infrastruktur yang memiliki peran sentral dengan fokus khusus pada pembangunan sarana pendidikan. 

Menyadari bahwa kualitas fasilitas pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif, pemerintah memprioritaskan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana pendidikan dasar dan menengah.

Pembangunan sarana pendidikan ini mencakup 732 unit sekolah, yang melibatkan pembangunan sekolah baru, rehabilitasi sekolah yang sudah ada, dan perbaikan fasilitas pendidikan yang memerlukan pembaruan. Fokus utama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan fondasi pendidikan yang kuat bagi anak-anak Indonesia sejak usia dini hingga masa remaja mereka.

Pembangunan sarana pendidikan bukan hanya sekadar upaya membangun struktur fisik, tetapi juga merupakan investasi dalam masa depan anak-anak. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang modern, aman, dan berstandar, proyek infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan ruang di mana potensi setiap siswa dapat berkembang secara optimal.

Selain itu, pembangunan sarana pendidikan juga dapat memberikan dampak positif lebih luas pada komunitas sekitarnya. Dengan sekolah yang memadai, anak-anak bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan peluang masa depan mereka.

Dengan demikian, proyek infrastruktur ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan fondasi pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan sarana pendidikan yang memadai bukan hanya menjadi simbol pembangunan fisik semata, melainkan juga manifestasi dari investasi dalam generasi muda untuk membentuk masyarakat yang lebih cerdas, berdaya saing, dan berdaya tahan di masa yang akan datang.

Baca juga: Kemenkeu Buka Suara soal RPP Kesehatan, Staf Khusus Menkeu: Efektif Tekan Konsumsi Rokok

Regulasi untuk atasi masalah pekerja anak

APBN 2024 juga memprioritaskan penanggulangan pekerja anak dengan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan standar internasional dan prinsip hak asasi manusia. Inisiatif ini mencakup serangkaian langkah yang lebih dari sekadar penegakan hukum, melibatkan kampanye pendidikan dan program dukungan untuk keluarga guna memastikan bahwa anak-anak tidak dipaksa untuk bekerja dengan mengorbankan pendidikan dan kesejahteraan mereka.

Upaya penegakan hukum menjadi bagian integral dari inisiatif ini, dengan APBN Pemerintah memastikan bahwa regulasi yang melarang pekerjaan anak dijalankan dengan tegas. Langkah-langkah penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan konsekuensi yang serius bagi pelaku pelanggaran hak anak. Pemantauan dan penindakan hukum terhadap kasus pekerja anak menjadi komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan serius.

Selain upaya penegakan hukum, APBN juga mewujudkan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pekerjaan anak terhadap perkembangan fisik dan mental anak-anak. Kampanye pendidikan ini bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas dari eksploitasi pekerjaan.

Lebih jauh lagi, program dukungan untuk keluarga menjadi kunci dalam mengatasi akar permasalahan pekerja anak. APBN memastikan adanya program yang memberdayakan keluarga, khususnya mereka yang rentan terhadap praktik pekerja anak. Dukungan ini melibatkan bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan kesehatan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin menjadi pemicu pekerjaan anak.

Dengan pendekatan holistik ini, APBN tidak hanya menangani konsekuensi pekerja anak secara langsung tetapi juga berusaha menangani akar permasalahan melalui edukasi, penegakan hukum, dan dukungan keluarga. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengorbankan hak-hak fundamental mereka.

Baca juga: Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, Kepala BKF Kemenkeu Sebut Rupiah dalam Kondisi Terapresiasi

Tingkatkan inklusi digital dan literasi bagi anak-anak

APBN 2024 mengakui pentingnya literasi digital dalam dunia kontemporer dan meresponsnya melalui berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusi digital bagi anak-anak. Pemerintah menyadari bahwa kemampuan mengelola dan memahami teknologi informasi menjadi keterampilan krusial dalam menghadapi tuntutan zaman sekarang. 

Oleh karena itu, APBN mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan perangkat digital, akses internet, dan konten pendidikan yang disesuaikan guna meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda.

APBN juga berinvestasi dalam konten pendidikan yang bersifat digital. Ini mencakup pengembangan materi pembelajaran online yang disesuaikan dengan kurikulum, bersifat interaktif, dan mendukung pengembangan literasi digital anak-anak. Dengan menyediakan konten yang relevan dan menarik, APBN bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan efektif bagi generasi muda.

Melalui inisiatif ini, APBN tidak hanya berfokus pada pendidikan konvensional tetapi juga mengakomodasi kebutuhan literasi digital anak-anak. Pemerintah berharap bahwa dengan meningkatnya literasi digital, anak-anak Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin didominasi oleh teknologi informasi. Dengan demikian, APBN berperan dalam membentuk generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi era digital.

Secara keseluruhan, APBN Indonesia mencerminkan komitmen yang komprehensif terhadap kesejahteraan anak-anak. Dengan mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan menangani masalah seperti pekerja anak, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang. 

Upaya-upaya berkelanjutan dan implementasi kebijakan ini tentu akan menjadi langkah kunci untuk menjamin masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi generasi muda bangsa. Yang juga selaras dengan target pemerintah yaitu Indonesia Emas 2045.