Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memberi ruang kepada pihak swasta dalam hal pembangunan negara.

Ia mengatakan, pembangunan di negeri ini juga harus bisa dikerjakan oleh pihak swasta, sehingga tidak semuanya bertumpu pada APBN.

Hal ini Anies sampaikan di depan para pengusaha dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 di Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Pendidikan Vokasi Harus Sinergi dengan Program Magang Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD

"(Pemerintah dan swasta) harus kolaboratif. Jadi tidak semua bertumpu pada APBN. Sebagian dari pembangunan kita ini bisa dikerjakan oleh swasta. Ruang itu harus dibuka," ujar Anies.

"Kami memang berpandangan bahwa BUMN tidak boleh justru yang mematikan swasta karena BUMN justru harus memberi ruang kepada swasta," lanjutnya.

Anies mengatakan filosofi ini telah ia terapkan ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia selalu menyampaikan bahwasanya pemerintah itu memiliki dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi.

Dia bilang kedua hal tersebut memiliki fungsi pembangunan.

"Untuk urusan-urusan yang memerlukan kelenturan, keleluasaan, kemudahan secara legal, melakukan partnership dan lain-lain, gunakan jalan korporasi," kata Anies.

Baca juga: Kreditur Diimbau Tunggu Proses Restrukturisasi BUMN Karya

"Yang memerlukan bentuknya lebih daripada regulatory, menggunakan unsur birokrasi," imbuhnya.

Ia mengatakan, dua-duanya untuk development goal alias tujuan pembangunan.

"Jadi itu harus diluruskan. Justru dengan gitu, BUMN akan konsentrasi ke hal yang sifatnya development. Ruang untuk swasta terlibat jadi lebih besar," ujar Anies.