“Intinya hal itu tidak berpengaruh harga sahamnya dan untuk beberapa emiten karena sudah di-priced-in,” paparnya.

Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengatakan, merupakan hal yang lazim jika politikus yang memiliki perusahaan memilih opsi pendanaan dari perusahaan yang dia miliki sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang ada.

Mekanismenya seperti kebijakan pembagian dividen atau si pemilik melakukan menjual saham yang dimiliki, sehingga porsi kepemilikan yang berkurang.

“Mekanisme ini sah-sah saja dan tidak berdampak terhadap proses pemilu,” ujar dia kepada Kontan.co.id, Selasa (12/12).

Sementara, dampak dari situasi ini lebih ke kinerja emiten. Sebab, kebijakan dividen tentu menyebabkan perubahan posisi keuangan (kas).

“Sementara, penjualan saham (divestasi) mempengaruhi harga saham yang tercermin dari harga penjualan, supply saham, dan persepsi pasar,” imbuh Alfred.

Jika dilihat dari performa kinerja emiten-emiten tersebut di tahun ini, kinerja mereka mengalami penurunan hingga kuartal III 2023 mengalami penurunan secara tahunan. Namun, secara kondisi keuangan masih sangat baik dan sehat.

“Valuasi yang dimiliki juga tergolong murah dengan price to earning ratio (PE) di bawah 5 dan rasio price to book value (PBV) di bawah 1 kali,” ungkapnya.

Namun, baik Arjun, Budi, dan Alfred belum memberikan rekomendasi untuk emiten-emiten yang pemiliknya berada di pusaran hajatan politik. (Pulina Nityakanti)

Sumber: Kontan