TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bunga kredit yang tinggi, perhelatan pemilihan umum (pemilu) dan prediksi penurunan harga komoditas ekspor pada 2024 diprediksi akan memperlambat perekonomian Indonesia.

Bila pada tahun ini pertumbuhan ekonomi RI masih bisa di atas 5 persen, Bank Indonesia memprediksi tahun depan dan dua tahun berikutnya tidak akan lebih dari 5 persen.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mencapai 5 persen per tahun pada periode 2024-2026. Demikian prediksi Bank Dunia dalam laporannya bertajuk "Indonesia Economic Prospects December 2023".

Baca juga: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara 2024 Sebesar 5,4 Persen

Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia diproyeksi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif ke depan. Akan tetapi, ancaman dari risiko perlambatan semakin nyata.

"Perekonomian (Indonesia) diproyeksi tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,9 persen pada 2024-2026," tulis laporan tersebut, dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Proyeksi itu menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, produk domestik bruto (PDB) RI tumbuh 5,3 persen pada 2022 dan pada tahun ini diproyeksi tumbuh di kisaran 5 persen.

Salah satu pemicu utama potensi perlambatan ekonomi nasional ialah normalisasi harga komoditas ekspor unggulan Tanah Air.

Merosotnya harga komoditas unggulan berpotensi memicu pelebaran defisit neraca berjalan RI.

"Defisit neraca transaksi berjalan akan melebar secara bertahap hingga 1,4 persen terhadap PDB pada 2026, seiring dengan menurunnya harga komoditas dan perlambatan global yang menghambat ekspor," tulis Bank Dunia.

Selain itu, perekonomian nasional juga masih dihadapi oleh fenomena bunga kredit yang tinggi.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tunjukkan Prospek Baik, Inflasi Bakal Tetap Terkendali

Hal ini tentunya akan berdampak terhadap roda perekonomian nasional, sejalan dengan meningkatnya biaya operasional pelaku usaha.

Lalu, Bank Dunia juga menyoroti potensi perlambatan ekonomi yang disebabkan momen Pemilu 2024.

Bank Dunia menilai, pergelaran pesta politik dapat menghambat momentum reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah selama beberapa tahun terakhir.

"Ketidakpastian global dan dampak terkait perubahan global berpotensi memicu disrupsi rantai pasok global sehingga berpotensi menekan pendapatan negara dan membuat ruang fiskal yang lebih ketat," tulis Bank Dunia.

Ramalan BI di tahun 2028