Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah mematangkan rencana pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Denpasar, Bali.

Dipastikan Pemerintah Daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas yakni sebesar 51 persen dan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49 persen.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan dirinya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali.

Baca juga: LRT Palembang Tambah Jam Operasional di Malam Tahun Baru 2024

"Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," tutur Budi, Minggu (17/12/2023).

Skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.

Menhub berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali bisa segera dimulai.

"Jadi baik capital expenditure (Capex) maupun operasional expenditure (Opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," terang Menhub.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra, menyampaikan Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern.

"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," ungkap Sang Made.

Pemprov Bali sendiri saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Parkir.