Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta semua smelter dilakukan audit secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.

Hal tersebut merespon terjadinya ledakan di smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12/2023)

Mulyanto meminta audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.

Baca juga: IMIP Morowali Sekolahkan Anak Pekerja yang Tewas di Kasus Ledakan Tungku Smelter

"Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu”, ujar Mulyanto di Jakarta, Rabu (28/12/2023).

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah perlu menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal China di Indonesia.

Ia juga menambahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China diimpor dari negara tersebut juga. Bahkan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur.

Karena itu, kata Mulyanto, perlu diketahui kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter.

"Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan," tutur Mulyanto.

Mulyanto mengaku prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. Kali ini menyebabkan paling sedikit 35 orang korban, di mana sebanyak 19 orang meninggal dunia.

Padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi kecelakaan kerja di smelter PT. GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.

"Ini ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia," ucap Mulyanto.

Ia mendesak Pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti kasus ini. Perlu diusut tuntas apa penyebab dari ledakan smelter tersebut.

"Apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain. Pemerintah bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga sehingga harus benar-benar dipahami dan menjadi momentum untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerjasama dengan perusahaan China.

“Pemerintah harus mencari akar-masalahnya sehingga dapat dicegah kejadian seperti ini berulang di masa depan," kata Mulyanto.