Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sektor konveksi mengeluhkan minimnya pesanan atribut kampanye selama periode tahun politik 2023 hingga awal 2024 ini.

Padahal, pada tahun-tahun politik sebelumnya seperti Pemilu 2014 atau Pemilu 2019, mereka kebanjiran pesanan pembuatan alat peraga kampanye dari partai politik maupun tim sukses pasangan capres-cwapres.

Hal serupa juga dirasakan UMKM usaha sablon.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, umumnya musim kampanye Pemilu menjadi momen yang ditunggu-tunggu para pemilik usaha konveksi dan jasa sablon.

“Sampai saat ini memang ada (pemesanan), bukannya tidak ada, tapi masih kurang," ucap Nandi saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Dulu saat musim kampanye tahun 2019, tiga bulan sebelumnya sudah ada order dari 4 juta sampai 15 juta. Sekarang, jutaan itu enggak sampai. Hanya puluhan ribu saja,” sambungnya.

Ia menjelaskan, terganggunya kinerja operasional turut mengurangi serapan tenaga kerja di Industri Kecil Menengah (IKM) seperti konveksi.

Baca juga: Timnas AMIN Ngaku Tak Punya Uang untuk Perbanyak Alat Peraga Kampanye

Banyak pula konveksi yang menjual mesin jahitnya lantaran sepinya jumlah pesanan atribut kampanye.

"Yang tadinya ada kerjaan banyak sekarang (karyawan) menganggur ya sudah jelas," papar Nandi. "Mesin aja udah banyak yang dijual-jual," pungkasnya.

Penggunaan Buzzer dan Influencer Pengaruhi Produksi Atribut Partai

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengungkapkan, para pedagang konveksi yang beroperasi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengaku mengalami penurunan penjualan produk UMKM untuk kampanye dibandingkan dengan periode Pemilu 2019.

“Kami mewawancara beberapa pedagang di kedua pasar tersebut. Diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan omzet penjualan yang cukup drastis dari 40 hingga 90 persen jelang Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019,” katanya.

Baca juga: Bawaslu RI: Alat Peraga Kampanye Tak Boleh Ditempatkan di Fasilitas Publik

Biasanya, pada periode pesta demokrasi atau Pemilu, cenderung terjadi peningkatan omzet alat peraga kampanye yang signifikan. Namun kondisi saat ini berbanding terbalik.

Yulius menduga, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, Partai peserta Pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari Partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat, yakni hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu sebelumnya 6 bulan.

Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, ada pula tren kampanye yang dilakukan secara online. Peserta Pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/Influencer untuk kampanye.

"Selain itu, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako atau tunai dibandingkan membagikan kaos," pungkasnya.