Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan pemerintah tengah berencana menaikkan pajak kendaraan non listrik atau non listrik.

Rencana tersebut sebagai upaya meningkatkan adopsi kendaraan listrik dan mengalokasikan penerimaan pajak tersebut ke subisidi untuk LRT hingga kereta cepat.

Baca juga: Luhut Sebut Pemerintah Berencana Naikkan Pajak Kendaraan Bensin

Produsen sepeda motor Honda di Indonesia, PT Astra Honda Motor (AHM) menyampaikan pihaknya memahami dan akan mendukung kebijakan pemerintah yang ingin menyuguhkan sarana transportasi terbaik bagi masyarakat.

General Manager Corporate Communication Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbudin, mengatakan jangan melupakan dari setiap kebijakan pasti akan melahirkan efek samping yang perlu diantisipasi.

"Kami belum mengetahui pajak apa nanti yang akan dinaikkan. Yang pasti jika komponen pajak dinaikkan harga motor juga akan naik dan ini berpotensi menekan permintaan sepeda motor baru," tutur Muhib saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (19/1/2024).

Muhib menambahkan, jika market tertekan industri sepeda motor akan terdampak, baik di hulu maupun hilir.

"Kami berharap rencana ini dipertimbangkan lagi dengan mempertimbangkan banyak aspek secara lebih komprehensif, terutama industri yang terkait, baik komponen, finansial, maupun industri sepeda motornya sendiri," terangnya.

Baca juga: FAST Pamer APAR Khusus Kendaraan Listrik, Produksi di Indonesia dan Amerika

Sementara itu, dari wacana tersebut, produsen mobil Honda yakni PT Honda Prospect Motor akan memonitor terus perkembangan rencana tersebut.

"Saat ini kami fokus untuk menawarkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia saat ini. Kami juga menilai bahwa adopsi kendaraan listrik akan sejalan dengan pertumbuhan pasar dan infrastruktur di Indonesia," ungkap Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy.

Ia menyatakan, saat ini Honda telah memiliki road map khusus untuk pengembangan elektrifikasi dan akan sejalan dengan kebutuhan konsumen.

Baca juga: Menko Luhut Minta Penetapan Kebijakan Tarif Pajak Hiburan 40-70 Persen Ditunda

"Kami sudah memiliki road map untuk elektrifikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Sesuai perkembangan infrastuktur yang ada, kami juga akan terus memonitor perkembangan regulasi yang ada dan menyesuaikannya," jelas Billy.

Turunkan Emisi

Sebelumnya, Luhut menyebut pemerintah berencana menaikkan pajak kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) untukk menurunkan emisi sekaligus mensubsidi angkutan LRT hingga kereta cepat.

"Kita berpikir dan sedang menyiapkan untuk menaikkan pajak untuk sepeda motor non listrik, sehingga nanti itu bisa mensubsidi seperti LRT maupun kereta cepat, dengan demikian dalam konteks menurunkan emisi bisa tercapai," tutur Luhut dalam sambutannya saat Launching Brand BYD di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2024).

Luhut menambahkan, beberapa waktu ke depan pihaknya bersama presiden akan merumuskan kebijakan tersebut.

Kebijakan ini menambah kebijakan dalam rangka menurunkan emisi, seperti ganjil genap, pembatasan lahan parkir untuk kendaraan bensin dan lain sebagainnya.

Selain itu, berbagai kebijakan untuk mencapai Net Zero Emission lain akan diterapkan untuk menciptakan udara lebih bersih.

"Polusi udara harus kita atasi, kebijakan-kebijakan ini sangat bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih dan bisa membuat kita lebih sehat dan mengurangi subsidi kesehatan Rp 10 triliun dari Kementerian Kesehatan, sehingga kita ciptakan equilibrium bagaimana untuk membuat ekonomi bisa berjalan," ucapnya.