TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah ngotot segera mengoperasikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Bahkan bertekad untuk menempatkan para pejabat di pemerintahan di sana.

Setidaknya sebanyak 2.000 pejabat Aparatur Sipil Negara(ASN) akan ditempatkan di ibu kota Indonesia itu.

Baca juga: LPS Bangun Gedung Baru di IKN, Anggarannya Capai Rp 841 Miliar

Para pejabat tersebut adalah ASN dengan pangkat eselon I dan eselon II.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(PAN-RB) diberikan waktu selama 15 hari guna memproses kepindahan tersebut.

"Kalau tahapan pertama kurang lebih 2.000 ASN eselon I begitu juga eselon II," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(PAN-RB), Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat(19/1/2024).

Kata Azwar pihaknya kini terus melakukan skenario dan persiapan kepindahan 2.000 ASN tersebut.

Hal tersebut dilakukan secara paralel dengan pembahasan UU DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.

"Dalam waktu 15 hari kami akan bekerja, mengkoordinasikan terkait dengan jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk penempatan yang ada di IKN,” ujar Azwar.

Jumlah ASN yang akan dipindah ke IKN juga mempengaruhi jumlah gedung yang sudah tersedia.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) akan berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Jokowi Luncurkan Program Nusantara Green Pesantren, Upaya Mewujudkan Visi IKN sebagai Kota Hutan

Pemerintah lanjut Azwar juga masih menghitung-hitung kebutuhan ASN di seluruh kementerian dan lembaga untuk mensinkronkan dengan yang dipindah ke IKN.

Karena itu ada seleksi pembukaan CPNS guna penempatan di beberapa kementerian dan lembaga.

Prioritasnya kata Azwar adalah talenta digital yang berasa dari fresh graduate maupun yang sudah bekerja saat ini.

“Presiden meminta talenta-talenta digital yang terpilih, apalagi seleksi ASN saat ini sangat terbuka. Tidak ada yang bisa menitip bahkan mengintervensi, seleksi KPK saja di tempat kami di BKN, begitu juga seleksi di kejaksaan dan diplomat,” jelas Azwar.