Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, menilai importasi beras sebanyak 2 juta ton yang akan dilakukan RI pada tahun ini adalah bentuk kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Amin menjelaskan, pemerintahan Jokowi gagal dalam mengelola produksi maupun stabilitas harga beras.

Sejatinya, impor beras masih bisa dimaklumi jika dilakukan sesekali untuk menambal kekurangan pasokan.

"Namun, jika terus berulang dan dalam jumlah besar, menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan pangan utama rakyat ini," kata Amin kepada Tribunnews, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Nasdem Soroti Rencana Impor Beras 2 Juta Ton dari Thailand dan Vietnam

Amin yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, fenomena el Nino dan lonjakan harga input produksi padi merupakan sesuatu yang bisa diprediksi dan diantisipasi.

Hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang bisa direncanakan langkah-langkah mitigasinya.

"Namun sayangnya, pemerintah ternyata gagal merencanakan langkah antisipasi dan mitigasi, meski sudah banyak pihak mewanti-wanti dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan pangan," ujar Amin.

Ia memandang pemerintah juga tak memberi solusi konkret atas mahalnya dan kelangkaan pupuk belakangan ini.

Padahal, kata Amin, hal tersebut sudah lama berlangsung dan sering disuarakan petani.

Lebih lanjut, Amin mengatakan, meski sudah impor beras besar-besaran, di pasaran harga beras tidak pernah kembali ke harga normal.

"Tidak terjadi penurunan harga beras secara signifikan," tuturnya.

Sementara di sisi lain, petani terpukul karena anjloknya harga gabah, yang berarti tingginya harga beras tidak dinikmati petani.

Amin menyebut para petani harus menanggung kenaikan harga input produksi terutama pupuk.

"Namun giliran mereka panen, harga beras yang tinggi, tidak dinikmati petani dalam negeri, namun oleh petani luar negeri," katanya.

Amin pun mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama dua tahun terakhir ini.

"Pertanyaan kita, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir, sehingga kita mengalami krisis beras berlarut-larut?" ujar Amin.

"Janji kemandirian pangan yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi hanyalah pepesan kosong," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024. Jokowi telah menyetujui importasi ini.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkap ada sejumlah syarat yang diberikan oleh Jokowi terkait dengan importasi ini.

"Syaratnya memang harga di tingkat petani tetap dijaga baik seperti hari ini. Jadi balance itu, mudah-mudahan bisa di cover. Lalu ada catatan, sebelum panen raya (importasi) sudah harus masuk," kata Arief dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/1/2024).

Adapun untuk asal dari beras impor ini, Vietnam dan Thailand menjadi dua di antara negara yang akan mengirimkan berasnya ke RI.

"Kami juga melaporkan bahwa akan menindaklanjuti ke beberapa yang sudah bicara dengan Bapak Presiden, (misalnya) yang dari Cina, kemudian dari Thailand dan Vietnam," ujarnya.

Arief kembali menekankan bahwa importasi ini harus bisa tetap menjaga harga beras di petani.

Selain itu, stok importasi juga harus selesai masuk sebelum panen raya, sehingga tidak mengusik produksi hasil panen raya.