Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, sejatinya regulasi Indonesia sendiri juga tidak pro ke nikel.

Menurut Andry, regulasi di Indonesia tidak mengeksklusifkan aturan terkait dengan nikel.

Ia mencontohkan, Perpres yang baru dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu hanya mendorong peningkatan ekosistem dari kendaraan listrik saja, tidak ada ekosistem kendaraan listrik berbahan baterai nikel misalnya.

"Jadi, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diberikan diskon gitu ya. Semuanya dipotong gitu ya kalau mau beli mobil listrik, silakan beli mobil listrik, tapi harusnya silakan membeli mobil listrik berbasis nikel gitu, bukan semuanya kita obral," kata Andry dalam diskusi publik yang disiarkan secara daring, Senin (22/1/2024).

"Dari regulasi (Indonesia) sendiri, menurut saya, tidak pro ke nikel," lanjutnya.

Terkait dengan Tesla yang masih menggunakan nikel, Andry mengatakan hanya pasar Tesla di Amerika Serikat yang masih menggunakan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik.

Sementara itu, giga factory (pabrik giga) milik Tesla di Shanghai, China, sudah sepenuhnya menggunakan LFP sebagai baterai kendaraan listrik.

Baca juga: Bantah Narasi Gibran di Debat Cawapres, Greenpeace Tegaskan Hilirisasi Tak Bisa Entaskan Kemiskinan

"2024 paling cepat ya pabrikan-pabrikan akan bergeser dari nikel ke LFP. Nah ini yang tidak dilihat sebetulnya oleh Indonesia," kata Andry.

Kendaraan listrik yang saat ini dipasarkan di Indonesia seperti mobil listrik Wuling sudah menggunakan LFP untuk baterainya.

Baca juga: Potensi Lahan Nikel Sebesar 1,2 Juta Hektar, Kementerian ESDM Ingin Investor Bereksplorasi

Begitu juga mobil listrik buatan BYD yang baru diperkenalkan beberapa hari lalu di Indonesia juga sudah menggunakan LFP. Hanya mobil listrik Hyundai yang masih menggunakan baterai berbasis nikel.