Gubernur BI: QRIS Bisa Dipakai untuk Bayar Pajak di 475 Daerah
Ada 67 daerah yang belum memakai QRIS dan masih menggunakan layanan lain seperti transfer bank maupun melalui rekening.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Choirul Arifin
Gubernur BI: QRIS Bisa Dipakai untuk Bayar Pajak di 475 Daerah
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bisa digunakan untuk membayar pajak daerah leat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di 475 daerah.
Perry bilang, 475 ini tersebut mencakup kabupaten, kota maupun provinsi. Sementara 67 daerah belum menerapkan QRIS dari total 542 daerah di Indonesia.
"Jadi kurang lebih 88 persen ini yang mengunakan QRIS, tapi bukan berarti pemda tadi yang belum menggunakan QRIS belum di elektronifikasi," kata Perry dalam Konferensi Pers KSSK, Selasa (30/1/2024).
Menurut Perry, 67 daerah yang belum menggunakan QRIS masih menggunakan layanan lain seperti transfer bank maupun melalui rekening.
"Karena elektronifikasi macam-macam ada yang ada yang QRIS, ATM, ada yang rekeningnya langsung ke bank itu macam-macam, jelasnya.
Selain itu, Perry bilang penggunaan QRIS di 475 daerah itu untuk pembayaran pajak dan retribusi mulai dari layanan pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Dipakainya QRIS itu untuk transaksi pajak, penerimaan pajak dari daerah, parkir, pajak PBB, segala pajak dari daerah itu. Sekarang masyarakat wajib pajak itu bisa bayar melalui QRIS, melalui online, transfer segala macam," tutur dia.
Di sisi lain Perry menyampaikan, QRIS juga digunakan untuk belanja Pemerintah Daerah yang disambungkan melalui layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah.
Baca juga: Cara Bayar Tiket Teman Bus Lewat QRIS Beserta Tarifnya
"Jadi Pemda itu juga sudah mengunakan KKI Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah yang tentu saja kami bebaskan biayanya bersama industri," ucap dia.
Baca juga: Ekonom: Penetrasi QRIS Cross Border Harus Diakselerasi ke Timur Tengah dan Asia Timur
"Ini sehingga pemerintah daerah yang belanja mengunakan QRIS dan KKI lebih murah dan langsung potong rekening. Sehingga itu betul-betul tepat sasaran, tepat guna dan meningkatkan tata kelola," imbuhnya menegaskan.
