Laporan Wartawan Tribunnews, Reynas Abdilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri menilai guyuran bantuan sosial (bansos) bernilai ratusan triliun rupiah oleh Pemerintah sebagai strategi Joko Widodo melanggengkan kekuasaan.

Faisal mengatakan, penyaluran bansos melonjak sejak era Presiden SBY dan saat ini kembali meningkat tajam jika dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19.

Faisal Basri melihat, besarnya nilai alokasi bansos karena adanya kepentingan politik. Dosen UI ini juga melihat banyaknya penyaluran bansos ini bukti pemerintahan Jokowi gagal mensejahterakan rakyat.

"Bantuan sosial ini kan artinya makin banyak orang yang bebannya berat sehingga Jokowi gagal
menyejahterakan rakyat-rakyat Indonesia," kata Faisal dalam diskusi publik INDEF di Jakarta, Senin
(5/2/2024).

"Masyarakat yang nganggur, yang di PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya. =Terbukti bahwa orang yang rentan hidupnya itu (jumlahnya) tidak turun, tercermin dari bansos yang naik terus," kata Faisal Basri.

Faisal Basri Serukan Pemakzulan Jokowi

Faisal mengatakan cara bermain politik yang jorok sudah dimainkan Jokowi sejak lama dengan memanfaatkan dana bansos yang bersumber dari APBN.

Karena itu Faisal Basri menyerukan perlunya langkah pemakzulan atas sanksi penggunaan APBN untik bansos.

“Kalau perlu dimakzulkan segera karena beyond our imagination apa yang bisa dilakukannya,” ucap
Faisal.

Dia melihat ada skema tiga periode apabola Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalan
Pilpres 2024.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintah Sedang Lakukan Pembohongan Publik Melalui Bansos

“Kalau Prabowo menang juga belum tentu dilantik. Dia bikinlah keadaan darurat sehingga dia (bisa menjalankan pemerintahan) tiga periode," katanya.

Cerita Jokowi Marah-marah ke Menteri di Sidang Kabinet

Faisal mengungkap sebuah cerita di sidang kabinet, di mana Jokowi pernah marah karena angka
kemiskinan naik.

Kata dia, di sidang kabinet tersebut Jokowi marah-marah ke menteri-menteri ekonominya.

Presiden meminta para menteri ekonomi berkoordinasi dengan BPS, mencari kapan waktu angka
kemiskinan tersebut naik.

Baca juga: Bahlil Sarankan Mensos Risma Bagikan Bansos: Kalau Perlu Pasang Tenda

Dari situ, Faisal menyebut Jokowi meminta untuk memberi bansos ketika angka kemiskinan itu naik.

"Eh, menteri ekonomi, koordinasi dengan BPS. Kan ketahuan tuh BPS surveinya kapan. Nah, waktu
survei itu, gelontorin bansos," ujar Faisal.

Faisal Basri Bilang Menteri Kabinet yang Ingin Mundur Didatangi Tim Khusus

Faisal menggambarkan kondisi terkini kabinet Presiden Joko Widodo pasca mundurnya Menko
Polhukam Mahfud MD.

Beberapa menteri yang akan mundur, ucap dia, didatangi oleh tim khusus.

"Ada sejumlah menteri naga-naganya mau mundur didatangin oleh tim khusus," ungkap Faisal.

Dia menyebut tim khusus itu menyinggung soal kasus hukum kepada para menteri yang berniat mau
mundur.

"Nih sudah selesai kasus hukumnya," tukas Faisal sambil menunjukkan gestur tim khusus ke menteri Jokowi.

Faisal menyatakan bahwa Jokowi harus dihentikan karena telah menyandera sejumlah menteri yang
hendak mundur.

"Inilah politik jahat Jokowi menyandera," sambungnya.

Kali ini, Faisal enggan menyebut satu nama menteri yang dia maksud yang baru saja didatangi tim khusus.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Kritik Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Kekuasaan yang Pongah

Padahal dalam kesempatan sebelumnya, Faisal bersuara keras terkait nama Menteri Keuangan Sri
Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang akan hengkang dari kabinet.

Namin, dia mengatakan sejumlah menteri kini sudah tidak nyaman di kabinet Jokowi.

"Kami kan juga kerja bersama ada kawan yang tugasnya mengimbau kawan tertentu di menteri. Good
newd progresnya makin mantap, mereka (menteri-menteri) makin eneg," imbuhnya.

Faisal menyampaikan sebaiknya Jokowi gentle terbuka kepada seluruh menteri dalam rapat tertutup
kabinet terkait anggaran kementerian yang dipotong untuk bansos.

Dia melihat selama ini Menkeu Sri Mulyani yang dikambinghitamkan atas penggunaan anggaran
tersebut.

“Misalnya Bu Sri Mulyani datang ke menteri A termasuk ke kementrian Pak Prabowo pastikan Bu Sri
Mulyani yang disalahkan padahal yang nyuruh Pak Jokowi,” beber Faisal.

“Seolah-olah Bu Sri Mulyani punya kuasa gitu untuk motong-motong anggaran, nggak punya kuasa dia,”
pungkasnya.

Menko Perekonomian: Presiden Boleh Bagikan Bansos, Kan Bukan Capres?

Soal polemik pencairan bansos menjelang Pilpres ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat boleh membagikan Bansos.

Kata dia, Presiden Jokowi bukanlah kontestan Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga menjawab kritikan kepada Presiden yang membagikan langsung Bansos tersebut.

"Presiden boleh bagikan langsung kan presiden bukan Capres," kata Airlangga usai menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah dan Golkar Indonesia Bertadarus Al-Quran (GIBRAN) di Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Senin malam (5/2/2023).

Airlangga mengatakan program Bansos dijalankan pemerintah sejak lama bukan menjelang Pemilu 2024. "Bansos dilaksanakan oleh pemerintah sejak awal pemerintahan dan dari periode sebelumnya," katanya.

Bansos diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin bukan tanpa kajian. Airlangga mengatakan bahwa rakyat sangat membutuhkan Bansos tersebut.

BLT el nino di antaranya, diberikan karena ada fenomena el nino yang menyebabkan masa tanam para petani menjadi mundur dua bulan.

Untuk memenuhi kebutuhan petani tersebut diberikankah BLT el nino agar para petani bisa menanam.

Untuk memenuhi kebutuhan petani selama dua bulan karena masa tanam mundur diberikankah bantuan pangan 10 Kg beras

"Jadi ini sangat dibutuhkan bahkan diberbagai daerah yang kami temui mereka minta lebih dari 10 kg," katanya.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto usai menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah dan Golkar Indonesia Bertadarus Al-Quran (GIBRAN) di Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Senin malam (5/2/2023). (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Tidak hanya BLT el nino dan Bansos Pangan pemerintah juga telah menggulirkan sejumlah bantuan lainnya di antaranyaa Program Keluarga Harapan, Program Kartu Indonesia Sehat, program Kartu Indonesia Pintar, program listrik gratis bagi rakyat miskin, dan lainnya.

"Kita ini menuju masyarakat yang maju sejahtera jadi kita ingin engine ekonomi kesejahteraan atau kita bilang ekonomi berkeadilan sosial atau ekonomi pancasila," pungkasnya.

Sebelumnya Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyatakan bantuan sosial (bansos) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Menurut Anies, bansos itu kebutuhan untuk penerima bukan kepada pemberi bantuan sosial. Anies juga menegaskan bahwa penyaluran bansos itu harus disalurkan tanpa perlu dirapel

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini, kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi 3 bulan lagi tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan dan bersatu itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," kata Anies dalam debat.

Anies mengatakan, pemberian bansos juga harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat dan melalui mekanisme yang birokrasi.

"Bukan dibagikan di pinggir jalan tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," jelas dia.

Selain itu, Anies juga menyebut bahwa bansos juga harus diberikan kapada masyarakat pra sejahtera. Terkait bansos ini, Anies telah menyusun program yakni Bansos Plus.

"Kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan ada Bansos plus, angkanya ditingkatkan yang belum masuk .asih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," tuturnya.

Di sisi lain, Anies juga menyatakan bahwa ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta terkait penyaluran bansos ini juga telah dilakukan dan diberikan label anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Ketika saya bertugas di Jakarta semua paket Bansos di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta bukan dari Gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta," ungkapnya.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengikuti debat kelima Calon Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). Debat kelima mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan,sumber daya manusia dan inklusi. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Tidak hanya Anies, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga mengkritik Bansos yang dibagikan Jokowi. 

Pada acara deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024 kemarin, Ahok mengatakan bahwa Bansos hanya ada pada zaman kerajaan.

“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok.

Ahok yang pernah menjadi wakilnya Jokowi di DKI tersebut mengatakan bahwa Indonesia didirikan oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bukan bantuan sosial.

“Negara ini didirikan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial,” kata dia.