Laporan Wartawan Tribunnews, Reynas Abdilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri menilai guyuran bantuan sosial (bansos) bernilai ratusan triliun rupiah oleh Pemerintah sebagai strategi Joko Widodo melanggengkan kekuasaan.

Faisal mengatakan, penyaluran bansos melonjak sejak era Presiden SBY dan saat ini kembali meningkat tajam jika dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19.

Faisal Basri melihat, besarnya nilai alokasi bansos karena adanya kepentingan politik. Dosen UI ini juga melihat banyaknya penyaluran bansos ini bukti pemerintahan Jokowi gagal mensejahterakan rakyat.

"Bantuan sosial ini kan artinya makin banyak orang yang bebannya berat sehingga Jokowi gagal
menyejahterakan rakyat-rakyat Indonesia," kata Faisal dalam diskusi publik INDEF di Jakarta, Senin
(5/2/2024).

"Masyarakat yang nganggur, yang di PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya. =Terbukti bahwa orang yang rentan hidupnya itu (jumlahnya) tidak turun, tercermin dari bansos yang naik terus," kata Faisal Basri.

Faisal Basri Serukan Pemakzulan Jokowi

Faisal mengatakan cara bermain politik yang jorok sudah dimainkan Jokowi sejak lama dengan memanfaatkan dana bansos yang bersumber dari APBN.

Karena itu Faisal Basri menyerukan perlunya langkah pemakzulan atas sanksi penggunaan APBN untik bansos.

“Kalau perlu dimakzulkan segera karena beyond our imagination apa yang bisa dilakukannya,” ucap
Faisal.

Dia melihat ada skema tiga periode apabola Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalan
Pilpres 2024.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintah Sedang Lakukan Pembohongan Publik Melalui Bansos

“Kalau Prabowo menang juga belum tentu dilantik. Dia bikinlah keadaan darurat sehingga dia (bisa menjalankan pemerintahan) tiga periode," katanya.

Cerita Jokowi Marah-marah ke Menteri di Sidang Kabinet

Faisal mengungkap sebuah cerita di sidang kabinet, di mana Jokowi pernah marah karena angka
kemiskinan naik.

Kata dia, di sidang kabinet tersebut Jokowi marah-marah ke menteri-menteri ekonominya.

Presiden meminta para menteri ekonomi berkoordinasi dengan BPS, mencari kapan waktu angka
kemiskinan tersebut naik.

Baca juga: Bahlil Sarankan Mensos Risma Bagikan Bansos: Kalau Perlu Pasang Tenda