Tidak hanya BLT el nino dan Bansos Pangan pemerintah juga telah menggulirkan sejumlah bantuan lainnya di antaranyaa Program Keluarga Harapan, Program Kartu Indonesia Sehat, program Kartu Indonesia Pintar, program listrik gratis bagi rakyat miskin, dan lainnya.

"Kita ini menuju masyarakat yang maju sejahtera jadi kita ingin engine ekonomi kesejahteraan atau kita bilang ekonomi berkeadilan sosial atau ekonomi pancasila," pungkasnya.

Sebelumnya Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyatakan bantuan sosial (bansos) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Menurut Anies, bansos itu kebutuhan untuk penerima bukan kepada pemberi bantuan sosial. Anies juga menegaskan bahwa penyaluran bansos itu harus disalurkan tanpa perlu dirapel

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini, kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi 3 bulan lagi tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan dan bersatu itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," kata Anies dalam debat.

Anies mengatakan, pemberian bansos juga harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat dan melalui mekanisme yang birokrasi.

"Bukan dibagikan di pinggir jalan tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," jelas dia.

Selain itu, Anies juga menyebut bahwa bansos juga harus diberikan kapada masyarakat pra sejahtera. Terkait bansos ini, Anies telah menyusun program yakni Bansos Plus.

"Kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan ada Bansos plus, angkanya ditingkatkan yang belum masuk .asih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," tuturnya.

Di sisi lain, Anies juga menyatakan bahwa ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta terkait penyaluran bansos ini juga telah dilakukan dan diberikan label anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Ketika saya bertugas di Jakarta semua paket Bansos di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta bukan dari Gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta," ungkapnya.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengikuti debat kelima Calon Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). Debat kelima mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan,sumber daya manusia dan inklusi. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Tidak hanya Anies, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga mengkritik Bansos yang dibagikan Jokowi. 

Pada acara deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024 kemarin, Ahok mengatakan bahwa Bansos hanya ada pada zaman kerajaan.

“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok.

Ahok yang pernah menjadi wakilnya Jokowi di DKI tersebut mengatakan bahwa Indonesia didirikan oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bukan bantuan sosial.

“Negara ini didirikan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial,” kata dia.