TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintahan ke depan untuk melakukan perbaikan tata kelola sektor sawit di Indonesia.

Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, perbaikan tersebut di antaranya infrastruktur jalan-jalan di desa sawit untuk mempermudah akses transportasi petani sawit dan bisa menekan ongkos produksi pada petani sawit.

Kemudian, mengupayakan stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit agar petani bisa mendapatkan harga yang adil dan bisa menukung ekonomi dan kesejahteraan petani sawit.

Baca juga: Mobil Pikap yang Diduga Digunakan Pencuri Mengangkut TBS Kelapa Sawit Dibakar Warga Pelaihari

Mempercepat penyelesaian reforma agraria kepada petani sawit, serta meningkatkan tata kelola industri sawit dengan membentuk badan sawit yang di bawah dan diawasi oleh presiden

"Hal ini menjadi masalah utama yang selama ini di hadapi oleh sekitar 2,5 juta petani sawit di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu calon presiden yang akan dipilih oleh petani sawit tentunya memiliki pengetahuan kondisi masalah petani dan juga bisa peduli dengan kesejahteraan petani sawit," papar Sabarudin ditulis Senin (12/2/2024).

Ia menjelaskan, selama ini dengan rusaknya jalan di desa-desa sawit, petani sawit dirugikan karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan petani sawit sekitar Rp Rp100 – Rp 200 per kg.

"Selain itu juga akan menurunkan kualitas sawit milik petani karena truk-truk pengangkut sawit milik petani akan bermalam di jalan sebelum sampai di pabrik kelapa sawit," ucapnya.

Ia juga mengatakan, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima oleh petani sawit tidak adil, di mana sekitar 70 persen petani sawit itu menjual ke tengkulak dengan harga rendah dari harga yang di tetapkan Dinas Perkebunan setiap bulannya.

"Hitungan kami kerugian petani ada sekitar 30-40 persen menderita kerugian karena menjual kepada petani sawit. Dengan harga sawit yang diterima oleh petani, banyak petani tidak bisa membeli pupuk dan juga melakukan perawatan kebun sesuai dengan good agricultural practice (GAP) yang akibatnya produktifitas petani itu rendah," ujarnya.

Baca juga: Hilirisasi Sawit Diyakini Tingkatkan Produksi Minyak Goreng Dalam Negeri Empat Kali Lipat

Lebih lanjut Sabarudin menyampaikan, pihaknya mendorong pemerintahan ke depan perlu memperbaiki tata kelola program biodiesel.

"Selama ini hanya menguntungkan konglomerat sawit tetapi belum memberikan dampak kepada petani sawit. Selain itu juga perlu mempercepat hilirisasi sawit dengan menempatkan petani sebagai pelaku utama," ucapnya.