Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Ekonom: Situasi Untuk Prabowo Tidak Mewah Jika Menjabat Sebagai Presiden

Bhima menyampaikan, situasi yang dihadapi pemerintahan baru nantinya sangat menantang. Sebab, situasi global tidak berpihak kepada Indonesia.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Ekonom: Situasi Untuk Prabowo Tidak Mewah Jika Menjabat Sebagai Presiden
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memasukkan surat suara pemilu 2024 kedalam kotak suara di TPS 033 Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). Pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dengan jumlah DPT sebanyak 204.807.222 pemilih. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Prabowo Subianto tidak akan menghadapi situasi perekonomian yang mudah.

Hal tersebut jika Prabowo ditetapkan sebagai presiden mengacu hasil hitung cepat Litbang Kompas.

Bhima menyampaikan, situasi yang dihadapi pemerintahan baru nantinya sangat menantang. Sebab, situasi global tidak berpihak kepada Indonesia.

Baca juga: Riset: Berapa Kerugian Ekonomi yang Diciptakan Sebuah Perang?

Harga komoditas tengah anjlok ekonomi negara-negara besar seperti China sedang tidak stabil, serta dampak dari Pemilihan Umum (Pemilu) di Amerika Serikat., karena bisa pengaruh kebijakan moneter dan arus modal yang masuk.

"Jadi Prabowo menjabat presiden pun situasinya tidak mewah untuk melakukan kebijakan yang sifatnya populis seperti makan siang gratis, susu gratis, saya kira kalau diberlakukan secara nasional akan sangat berat," ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Dukung Pemberdayaan Ekonomi, Industri FMCG dan Kemenag Teken MoU

Selain itu, kata Bhima, tantangan besar lain, yakni koalisi 'gemuk' yang berada di lingkaran Prabowo. Menjadi tantangan tersendiri, ketika memilih tokoh yang menempati pos-pos kementerian di sektor ekonomi.

BERITA REKOMENDASI

"Siapa yang menggantikan Sri Mulyani, yang menggantikan Luhut, dan menggantikan menteri-menteri profesional di lingkaran Jokowi itu menjadi teka teki besar," tambah Bhima.

Bhima menekankan, jika pos-pos kementerian banyak diisi oleh politisi, praktis akan menurunkan kredibilitas pemerintah. Sebab, investor akan melihat sosok-sosok profesional yang mengisi pos-pos kementerian, terutama di sektor ekonomi.

"Dan, kedepan dengan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi 7 persen misalnya ya harus ada kebijakan extra ordinary. Sejauh ini, belum terdengar kebijakan untuk menggerakkan ekonomi yang berkorelasi untuk meningkatkan ekonomi kecuali hiliriasi," tutur Bhima.

Dia menambahkan, yang perlu menjadi fokus perhatian kedepan adalah masalah pertanian, seperti ketersediaan pupuk, dan ketahanan pangan.

"Ini menjadi suatu hal yang harus diselesaikan untuk mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan pemilih," ujarnya.


Diketahui, pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 58,47 persen dalam hitung cepat (quick count) sementara Litbang Kompas per Kamis (15/2/2024) pada pukul 21.19 WIB.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas