Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger antara Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah akan menguntungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tiko, sapaan akrabnya, awalnya mengatakan bahwa Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BTN, tidak langsung terlibat dalam proses negosiasi business-to-business (B2B) antara BTN dan Muamalat.

Ia menyebut bahwa posisi Kementerian BUMN hanya memberi restu kepada BTN untuk bernegosiasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemilik Muamalat.

"Kami memberikan lampu hijau saja pada BTN untuk bernegosiasi dengan BPKH," kata Tiko ketika ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024).

Jadi, mengenai kesepakatan antara BPKH dengan BTN, Tiko mengatakan Kementerian BUMN mempersilakan dilakukan secara B2B.

Eks Direktur Utama Bank Mandiri itu kemudian memberi masukan jika merger ini nantinya terjadi, agar pelaku UMKM tetap diutamakan.

"Kami memberikan masukan, apabila nanti memang akhirnya terjadi transaksi ini, UMKM tetap menjadi fokus utama," ujar Tiko.

Menurut dia, BTN memiliki jaringan yang besar, sehingga jangkauan yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM juga bisa semakin luas.

"Justru dengan bergabung, seandainya jadi bergabung, justru BTN ini kan jaringannya luas. Sehingga jangkauan kita untuk masuk ke UMKM, termasuk juga untuk memberikan KPR syariah bisa semakin luas," tutur Tiko.

Baca juga: Merger Muamalat dan BTN Syariah Digelar Sebelum Jokowi Lengser

Ia mengatakan, semua ini nantinya masih tergantung dengan proses negosiasi B2B antara BTN dengan BPKH.

"Kami serahkan saja. Kami yakin bahwa kalau ada sinergi, tentunya sinerginya semakin luas dan semakin bermanfaat untuk masyarakat luas," kata Tiko.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan aksi korporasi dalam bentuk merger antara Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dipastikan terjadi sebelum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir atau sebelum Jokowi lengser pada Oktober 2024.

Baca juga: Kejar Target Penyaluran KPR Syariah 45 Ribu Unit, BTN Syariah Gelar Akad Massal Serentak

Lebih tepatnya, aksi korporasi tersebut akan terjadi di rentang kuartal I atau II tahun ini. Jika nantinya telah resmi merger, bank tersebut digadang-gadang mampu menjadi Top 20 bank terbesar di Indonesia.

"Muamalat dan BTN Syariah kalau digabungkan (sekitar) Maret, April, Mei, sebelum Oktober. Itu bsa menjadi bank nomor 16 terbesar di Indonesia," ungkap Erick saat di JIExpo, Jakarta, Minggu (19/2/2024).

Erick melanjutkan, ekosistem ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, .

Untuk itu, salah satu faktor pendukungnya yakni harus menggenjot industri perbankan syariah di Tanah Air agar semakin kompetitif.

Diketahui, Indonesia telah memiliki Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan bank syariah terbesar nomor 1 di Tanah Air.

Kini, Erick Thohir kembali mengupayakan adanya perbankan syariah pelat merah.

"Saya mendorong pembangunan ekonomi syariah harus terus dilebarkan, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan akses finansial syariah," papar Erick.

"Kebetulan sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, saya juga sukses mendorong kebijakan bahwa lahirnya Bank Syariah terbesar di sejarah RI masuk ke dalam 10 besar, yaitu BSI," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dikabarkan bakal mengakuisisi Bank Muamalat.

Adanya hal tersebut, manajemen perusahaan berkode saham BBTN ini langsung memberikan tanggapannya.

Corporate Communication BTN, Ramon Armando mengungkapkan, saat ini BTN memang tengah menyiapkan langkah untuk melakukan pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).

Menurut Ramon, proses spin-off UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terus berjalan dengan mengkaji opsi yang paling efisien, mudah dan cepat dilaksanakan.

"Opsi pertama yaitu akan mendirikan perusahaan baru atau meminta lisensi baru untuk BUS, sedangkan opsi kedua yaitu melakukan akuisisi bank syariah yang sudah ada," ucap Ramon dalam keterangan yang diperoleh Tribunnews, Selasa (14/11/2023).

"Untuk melaksanakan opsi kedua, Perseroan sedang melakukan penjajakan dengan beberapa bank syariah yang ada dan terus berkomunikasi untuk mendapatkan penawaran terbaik," sambungnya.

Ramon dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan terkait rencana pengembangan UUS BTN.

Pihaknya mempersiapkan berbagai opsi untuk melakukan spin-off UUS.

UUS Perseroan nantinya menjadi sebuah entitas yang mandiri sebagai anak perusahaan Perseroan di mana proses ini akan melibatkan pemisahan aset, manajemen, dan operasional UUS, sehingga entitas baru ini akan beroperasi secara terpisah dan fokus secara eksklusif pada prinsip-prinsip perbankan syariah.

Dengan strategi ini, BTN dapat mengoptimalkan layanan perbankan syariahnya sehingga lebih efektif memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencari produk dan layanan perbankan syariah.

"(Terkait) rencana aksi korporasi Perseroan dalam dua belas bulan mendatang. Perseroan memiliki beberapa rencana aksi korporasi, salah satunya spin-off UUS," papar Ramon.

"Rencana aksi korporasi dimaksud telah tercantum pada Rencana Bisnis Bank dan aksi korporasi dimaksud akan kami publikasikan setelah ada persetujuan dari Regulator," pungkasnya.

Caption
Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo