Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK menilai Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal melakukan swasembada pangan, terkhusus beras.

"Pemerintah memang gagal mengelola produksi beras di dalam negeri. Alih-alih swasembada, yang ada, kita semakin tergantung pada impor," ujar Amin saat dihubungi Tribunnews, Kamis (29/2/2024).

Gejala penurunan produksi, menurut Amin, sudah muncul sejak awal 2023 lalu. Baik akibat perubahan iklim, langka dan mahalnya pupuk, hingga tingginya biaya produksi sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM.

Baca juga: Jelang Ramadhan 2024 Harga Beras di Jabodetabek Melonjak di Atas HET, Termahal Rp 19.350

"Mestinya hal itu bisa diantisipasi. Ironisnya, rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini, itu memukul harga jual gabah petani," tambah Amin.

Dalam jangka panjang, hal itu akan memperpanjang laju penurunan produksi beras nasional karena banyak petani kesulitan mempertahankan usaha pertanian mereka.

Amin tidak setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa harga beras telah turun. Berdasarkan pantauan di lapangan harga beras masih mahal.

"Kalaupun ada yang turun, itu merupakan saat operasi Bulog digelar. Tapi jumlahnya sangat terbatas," kata Amin.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 13.00 WIB, terjadi kenaikan harga beras premium sebesar 5,06 persen, sehingga mencapai Rp17.240 per kilogram (kg). Sementara itu, harga beras medium juga mengalami kenaikan sebesar 1,54 persen, menjadi Rp14.520 per kg.

Lonjakan harga beras ini terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, harga beras masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut adalah HET beras yang berlaku: Beras premium: Rp13.900-Rp14.800 per kg, Beras medium: Rp10.900-Rp11.800 per kg.

Amin merasa pemerintah perlu menelusuri dan investigasi kemana larinya beras impor, hingga siapa yang menguasai distribusinya mulai dari proses impor hingga distribusinya di daerah.

"Termasuk dugaan beras dijadikan transaksi politik saat Pemilu. Saya yakin jika diinvestigasi akan terlihat benang merahnya, yang sangat mungkin melibatkan kartel/mafia beras," imbuh Amin.

Diketahui, menjelang bulan suci Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada tanggal 10 Maret 2024, berbagai jenis komoditas beras kompak naik di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk jenis beras kualitas super pada perdagangan siang ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal dari pekan sebelumnya, naik jadi Rp19.350 per kg.

Sementara harga beras kualitas medium, menurut pantauan data Badan Pangan Nasional kini dijual di atas HET yakni Rp16.100 per kg.