Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pabrik amonium nitrat dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun resmi beroperasi di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kalimantan Timur.

Pabrik ini dikelola dua perusahaan BUMN yakni PT Dahana melalui unit usahanya PT Dahana Investama Corp (PT DIC), bersama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim).

Adapun, peresmiannya dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, (29/2/2024).

Baca juga: Penambahan Kuota Pupuk Subsidi demi Ambisi Mengembalikan Swasembada Beras

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pabrik amonium nitrat ini akan meningkatkan produksi dalam negeri dan sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor material sejenis.

Erick mengatakan, saat ini Indonesia masih harus mengimpor amonium nitrat sebanyak 21 persen dari kebutuhan nasional atau sekitar 120.000 ton.

“Dan 79 persen (sekitar 460.000 ton) sudah produksi dalam negeri. Dari total kebutuhan dalam negeri sebesar 580.000 ton," ungkap Erick dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

"Dengan kapasitas produksi di pabrik ini sebesar 75.000 ton, tentunya akan mengurangi yang 21 persen (kebutuhan impor) itu,” sambungnya.

Menurutnya, produk yang dihasilkan dari pabrik ini akan digunakan untuk memperkuat industri Pertahanan dan industri pupuk.

Baca juga: RI Bakal Jadi Raksasa Ekonomi Digital di ASEAN, Erick Thohir: Infrastruktur Digital Jadi Kunci

Oleh karena itu, kata Erick, dirinya memberikan masukan kepada Presiden agar memanfaatkan kesempatan kunjungan kerja ke Australia ke depan agar mendorong akuisisi fasilitas penghasil bahan baku amonium nitrat.

Itu dibutuhkan, kata Erick, untuk menopang kebutuhan produks pupuk bersubsidi yang ditetapkan naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

“Dan ke depan kami memperbaiki supply chain kami semoga nanti dalam perjalanan Bapak ke Australia, Bapak Presiden dapat mendorong akuisisi kita di beberapa negara untuk Phospat, yang ada di Australia dan Kanada," papar Erick.

"Kami perlu percepat. Karena memang dengan kita meningkatkan volume pupuk bersubsidi naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, pasti dibutuhkan bahan baku yang lebih pasti ke depan,” pungkasnya.

Sementara, Presiden Jokowi menegaskan, dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan. Semua negara sangat berhati-hati dengan pangan.