Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat, belanja pemerintah pusat per 15 Maret 2024 sebesar Rp 328,9 triliun atau naik 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Senayan, Selasa (19/3/2024).

"Kenaikan yang cukup tinggi ini terutama karena Pemilu yang terjadi di dalam Februari, jadi banyak belanja untuk pelaksanaan Pemilu," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Kinerja APBN di Januari 2024 Jadi Bekal Awal Hadapi Guncangan Ekonomi

Berdasarkan paparannya, belanja kementerian/lembaga per tanggal 15 Maret sebesar Rp 165,4 triliun atau setara 15,2 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan belanja non kementerian/lembaga sebanyak Rp 163,4 triliun atau setara 11,9 persen terhadap APBN.

"Emang kalau dibandingkan tahun lalu Januari-Februari karena tidak ada Pemilu kelihatan ada kenaikan belanja saja. Untuk KL untuk belanja non KL ada Rp 163,4 triliun atau 11,9 persen dari belanja non KL atau tumbuh 10,4 persen," terangnya.

Adapun sebelumnya, realisasi anggaran pemilihan umum (Pemilu) telah mencapai Rp 16,5 triliun hingga 12 Februari 2024 atau setara dengan 43,2 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 38,3 triliun.

"Realisasi anggaran pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk pemilihan Pileg dan Pilpres sampai dengan 12 Februari, telah terealisasi Rp 16,5 triliun atau 43,2 persen dari total pagu anggaran Rp 38,3 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (22/2/2024).

Bendahara negara mengatakan, dari total tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membelanjakan sebesar Rp 16,2 triliun untuk berbagai pelaksanaan Pemilu.

Baca juga: Revisi Permen ESDM Soal PLTS Atap Diprotes Pengusaha, Pengamat Energi: Justru Ini Demi Hemat APBN

"Pembentukan badan Adhoc, penyelenggaraan pemilu, pemungutan dan perhitungan suara, pengelolaan dan pengadaan laporan pengawasan masa kampanye, pemutakhiran data perencanaan program dan anggaran serta pengawasan penetapan hasil pemilu," bebernya.

Kemudian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa selain KPU terdapat 14 Kementerian dan Lembaga lain yang realisasinya telah membelanjakan sebesar Rp 300 miliar.

Jumlah tersebut diperuntukkan bagi pengamanan seperti APH kepolisian dan juga penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi dan pembentukan pos Pemilu, perumusan kebijakan serta pengelolaan konten.

"Kalau kita lihat sejak 2022 hingga 2024 total alokasi anggaran Pemilu mencapai Rp 71,3 triliun tentu yang tahun 2024 ini baru Rp 16,5 triliun yang terbelanjakan dari Rp 38,3 triliun," jelasnya.