Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan realisasi anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) per 29 Februari 2024, telah mencapai Rp 37,9 triliun atau 7,6 persen dari total pagu Rp 496,8 triliun.

Dari alokasi anggaran Perlinsos 2024 sebesar Rp 496,8 triliun itu, anggaran untuk Kementerian Sosial (Kemensos) tercatat lebih besar dibandingkan Kementerian lainnya yaitu Rp 75,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tersebut digunakan Kemensos untuk program kartu sembako, Program Keluarga Harapan dan Asistensi Rehabilitasi sosial.

Baca juga: Penerimaan Pajak RI hingga 15 Maret 2024 Mencapai Rp 342,88 Triliun

"Kemarin saya dengar bahwa Kementerian sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian sosial hanya bertanggung jawab 75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako PKH dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (25/3/2024).

Berdasarkan paparannya, alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) selisih hampir setengahnya atau hanya Rp 30 triliun.

"Kemendikbud itu untuk berbagai program membantu siswa-siswa atau mahasiswa yang tidak mampu itu PIP maupun KIP itu Rp 30 triliun sendiri. Itu adalah memang membantu perlindungan sosial bagi murid-murid dan mahasiswa yang kurang mampu Rp 30 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sedangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 49 triliun untuk program BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar. Adapun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun.

"Nah sisanya 330 itu apa itu adalah perlindungan sosial, bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk subsidi energi seperti subsidi BBM entah diesel maupun solar, maupun pertalite. Kemudian LPG dan subsidi listrik. Itu semuanya langsung dinikmati masyarakat," terang Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Gelontorkan Dana Rp 48,7 Triliun untuk Pembayaran THR ASN 2024

"Memang tidak melalui Kementerian lembaga tapi kita langsung membayar kepada eksekutornya yaitu PLN atau Pertamina," sambungnya.

Selain itu, bendahara negara juga menjelaskan bahwa anggaran Rp 330 triliun untuk non kementerian/lembaga disalurkan untuk subsidi non energi berupa subsidi pupuk, PSO, bunga KUR hingga bunga kredit perumahan.

"Di dalam Rp 330 juga masih ada cadangan Kalau terjadi bencana, misalnya terjadi gempa bumi dan lain-lain itu kita masukin," ujar Sri Mulyani.

Jadi untuk supaya masyarakat banyak yang menanyakan Rp 496,8 triliun, Rp 75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan sementara. Sisanya ada di beberapa Kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk dari barang listrik, elpiji, BBM, pupuk, kemudian kredit usaha dan kredit perumahan," sambungnya.