Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengingatkan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.

Karenanya, dia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mengkomersialisasikan Beras SPHP dalam bentuk apa pun.

"Termasuk repacking, mengoplos, hingga menaikkan harganya, sebab Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga," ujar Arief, Rabu (27/3/2024).

Upaya penyimpangan terhadap Beras SPHP sudah pernah digagalkan oleh Satgas Pangan Polri di beberapa daerah seperti Medan, Malang, hingga Balikpapan. 

Beras SPHP, kata Arief, merupakan beras yang keluarkan oleh Perum Bulog sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional.

Pada tahun 2024 target penyaluran beras mencapai 1.2 juta ton. Harga beras SPHP diatur sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023.

SPHP Beras tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp 10.900,-/kg, zona 2 Rp 11.500,-/kg, dan zona 3 Rp 11.800,-/kg.

"Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, Pemerintah Daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog," terangnya.

Baca juga: Beras SPHP Milik Bulog Sudah Sebulan Tidak Tersedia di Toko Ritel

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan menghadapi Idulfitri 1445 Hijriah Tahun 2024 yang digelar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Jakarta pada Senin (25/3/2024), dijelaskan oleh Arief bahwa kondisi ketersediaan pangan pada Ramadan dan Idulfitri 2024 terpantau aman.

Stok ketersediaan pangan diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2024.

Baca juga: Toko yang Jual Beras SPHP Bulog Tidak Sesuai Harga Pemerintah Bakal Di-blacklist

Dalam kunjungan kerja pimpinan Ombudsman RI ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 26 Maret 2024 ditemukan adanya indikasi aksi repacking atau mengemas kembali beras menggunakan kemasan SPHP di salah satu kios pedagang di Pasar Inpres Manonda Kota Palu.

Pimpinan Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan hal ini dapat menimbulkan kerugian negara dan masyarakat sehingga harus diberikan edukasi.

"Ini berpotensi menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh kios pedagang berupa

pengoplosan beras yang tidak sesuai dengan kriteria, mengingat pedagang memperoleh beras curah juga dari Bulog. Hal seperti ini tidak boleh, harus diedukasi," ujar Yeka.