Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyoroti keputusan pemerintah membatasi importasi alat elektronik.

Diketahui, pembatasan importasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik.

Amin mulanya mengapresiasi langkah pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan pembatasan impor beberapa barang elektronik seperti AC, kulkas, dan TV.

Baca juga: Pemerintah Tindak Hampir Rp 50 M Barang Impor Ilegal, Ada Pakaian Bekas Sampai Alat Elektronik

Menurut dia, hal itu akan memperkuat industri elektronika dalam negeri.

Kemudian, Amin menilai, pemerintah juga perlu memperkuat daya saing produk dalam negeri, terutama di pasar e-commerce.

"Seringkali pasar e-commerce selalu menjadi pintu masuk produk-produk impor," kata Amin dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/4/2024).

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, jika berbicara mengenai daya saing, maka ada dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.

Pertama, implementasi standardisasi produk, baik standar nasional (SNI) maupun standar global, yang muaranya adalah jaminan kualitas produk.

"Kedua, kemandirian bahan baku dan bahan penolong di industri elektronika," ujar Amin.

Ia kemudian menjabarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, impor bahan baku dan barang penolong untuk industri elektronika cukup tinggi.

Baca juga: Mau Gadai Barang Elektronik Bawa Dus dan Perlengkapannya, Itu Sudah Kuno, Begini Cara Mudahnya

Pada 2023, total impor bahan baku dan barang penolong untuk industri elektronik mencapai 183.699,6 ribu ton.

Nilai impor (CIF) pada tahun yang sama mencapai 171.913,0 juta dolar AS.

"Karena itu, momentum pembatasan impor harus dibarengi dengan roadmap yang jelas untuk mengatasi berbagai keterbatasan industri dalam negeri," ujar Amin.