Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah turut mempengaruhi peningkatan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada Februari 2024 sebesar 407,3 miliar dolar AS. Dengan asumsi kurs rupiah Rp 16.278, posisi ULN Indonesia mencapai sekira Rp 6.630 triliun.

Baca juga: Akhir Pekan, Rupiah Ditutup Lesu ke Level Rp 16.260, Dolar AS Lanjutkan Penguatan

Berdasarkan data BI angka tersebut tumbuh sebesar 1,4 persen bila dilihat secara tahunan atau year-on-year (yoy). Meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang tumbuh 0,2 persen yoy.

"Peningkatan tersebut terutama bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral," ujar Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat (19/4/2024).

Perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk Rupiah. Menurut BI, ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur, efisien, dan akuntabel.

"Posisi ULN pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," tambah Erwin.

Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.

Baca juga: Bank Indonesia Pastikan Stabilitas Rupiah Terjaga Ditengah Konflik Iran vs Israel Memanas

"ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja," tutur Erwin.

Antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,1 persen); Jasa Pendidikan (16,9 persen); Konstruksi (13,7 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Februari 2024 tercatat stabil pada kisaran 197,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,3 persen (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), masing-masing sebesar 1,3 persen (yoy).