Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai rencana Pemerintah untuk menarik iuran pariwisata di tiket pesawat bukan langkah strategis. Hal itu dinilai hanya mencari pemasukan dari masyarakat.

"Kebijakan ini tidak strategis, cuma mau cari pemasukan. Kebijakan publik harusnya mensejahterakan publik," ujar Trubus saat dihubungi Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Wacana Pemerintah Kenakan Iuran Pariwisata Lewat Tiket Pesawat, APJAPI: Memberatkan Konsumen

Dampak dari kebijakan tersebut dinilai hanya merugikan konsumen, terutama penumpang pesawat. Trubus mengatakan, tidak semua penumpang bertujuan untuk berwisata.

"Orang naik pesawat urusannya kan' bukan cuma liburan," terang Trubus.

Dikhawatirkan Trubus, kebijakan tersebut malah akan meluas ke tiket transportasi lain, seperti tiket kereta api hingga tiket bus. Ujungnya hanya merugikan masyarakat karena tiket transportasi semakin mahal.

"Dampaknya merugikan konsumen. Tidak hanya di tiket pesawat, nanti di tiket kereta api, tiket bus, akan membebani masyarakat. Tiket pesawat tambah mahal, kebijakan tersebut tidak ada urgensinya," tambah Trubus.

Baca juga: DPR Minta Rencana Penarikan Iuran Pariwisata ke Penumpang Pesawat Dibatalkan, Berpotensi Langgar UU

Sebelumnya, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekoonomi Kreatif Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Odo R.M. Manuhutu, mengakui bahwa pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang dana abadi pariwisata berkualitas.

“Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkualitas berlandaskan pada empat pilar, yaitu daya saing infrastruktur dasar, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, keunikan destinasi, dan layanan pariwisata bernilai tinggi," tutur Odo, Selasa (23/4/2024).

Dalam soal pariwisata berkualitas, penyesuaian harga tiket pesawat menjadi soal yang krusial. Selain tiket pesawat, aspek-aspek lain yang disasar adalah diskon tarif tol, integrasi paket kunjungan wisata dengan kereta api, dan sistem penyelenggaraan event berbasis online single submission (OSS).

Terkait harga tiket pesawat yang saat ini dikeluhkan terlalu mahal, Odo menjelaskannya dengan merinci komponen-komponen yang memengaruhi harga tersebut. Odo menuturkan bahwa 72 persen dari harga tiket pesawat diperoleh dari beberapa komponen, yaitu avtur (35 persen), overhaul dan pemeliharaan pesawat—termasuk impor suku cadang (16 persen), sewa pesawat (14 persen) dan premi pesawat (7 persen).