TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bakal menguasai 61 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan menambah kepemilikannya sebesar 10 persen.

Namun, untuk menguasai saham PTFI terdapat syaratnya yakni pemerintah merestui perpanjangan kontrak hingga 2061.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proses perpanjangan kontrak sejalan dengan penambahan saham untuk Indonesia sebesar 10 persen.

Tercatat, saat ini menguasai 51 persen saham PTFI sejak 2018.

Baca juga: CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson Mendadak Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?

Menurut Bahlil, target penambahan saham Freeport menjadi 61 persen untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, karena nantinya akan terbuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong," kata Bahlil saat kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan dan siarkan secara virtual melalui YouTube BKPM pada Kamis (2/5).

"Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi," sambungnya.

Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas, apalagi Indonesia negara kaya dan Freeport saat ini merupakan aset negara.

Selain itu, Bahlil menyebut bahwa hingga 2018 lalu saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36 persen sebelum akhirnya menjadi 51,23 persen pasca divestasi saham pada September 2018 lalu.

Divestasi tersebut dilakukan melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar 3,85 miliar dollar AS atau hampir Rp 60 triliun.

Bahlil juga bilang saat ini saham Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp 300 triliun.

"Tahun 2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir 4 miliar dolar AS, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu," ucap Bahlil.

"Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai 20 miliar USD, Rp 300 triliun," imbuhnya menegaskan.

Untuk diketahui, proses pengajuan izin usaha PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dukung Hilirisasi