Puan Maharani Keluhkan Isu Ketahanan Air Tak Jadi Perhatian Masyarakat Internasional
Jika parlemen dan pemerintah meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air dapat diselesaikan secara signifikan.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, BALI - Ketua DPR RI yang juga Ketua Inter-Parliamentary Union (IPU), Puan Maharani, mengeluhkan isu ketahanan air tidak menjadi perhatian masyarakat internasional.
Ia mengatakan, perhatian masyarakat internasional kini lebih fokus pada isu persaingan kekuatan, kompetisi ekonomi, dan beberapa hal lainnya.
"Perhatian masyarakat internasional saat ini lebih fokus pada isu geopolitik, persaingan kekuatan, dan kompetisi ekonomi, bukan pada isu ketahanan air," kata Puan dalam acara High Level Meeting KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Senin (20/5/2024).
Baca juga: Jokowi: Indonesia Kaya Kearifakan Lokal Pengelolaan Air
Puan mengatakan, ancaman krisis air kini sudah lebih nyata.
Ia menyebut, data dari Organisasi PBB untuk Lingkungan menunjukkan ada peningkatan signifikan belanja militer.
Peningkatan tersebut mencapai 2,4 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2023, mencapai 2,3 persen PDB global.
Pada saat yang sama, kata dia, pengeluaran sektor air di negara berkembang dan negara miskin hanya 0,5 persen dari PDB negaranya.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, hal tersebut sungguh kontradiktif ketika dunia dihadapkan pada ancaman luar biasa, termaksud yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air.
"Nampaknya kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya," ujar Puan.
Ia menilai, jika parlemen dan pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air dapat diselesaikan secara signifikan.
Puan menegaskan, parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif untuk air dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air.
"Parlemen siap memainkan peran sebagai institusi yang mewakili rakyat untuk melakukan aksi demi menyelesaikan persoalan air di level nasional maupun internasional," pungkas Puan.