Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) agar pemerintah membentuk badan khusus yang menangani pengelolaan air, direspons oleh Staf Ahli Menteri PUPR.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pembentukan Badan Air Nasional ini merupakan domain pemerintahan berikutnya.

"Saya kira seluruh format kelembagaannya (di pemerintahan berikutnya) kan masih dibahas," katanya dalam konferensi pers di Media Center World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional di World Water Forum 2024

Hal yang ingin Endra sampaikan, masalah air ini multidisiplin dan multisektor.

Contohnya di PUPR yang menangani air minum, sanitasi, pengendalian banjir, irigasi, serta bendungan.

Kemudian, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persoalan air menyangkut soal hulu hilir seperti Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ada juga di Kementerian Pertanian yang mengurus soal produksi, pertanian, dan khususnya pangan, yang berarti memanfaatkan air dengan beberapa parameter lain termasuk benih, pupuk, petani, dan sebagainya.

"Kemudian ada lagi pemanfaatan air untuk PLTA itu sudah kita lihat ya di Cirata, di Jatiluhur, yang untuk pembangkit listrik. Kemudian di Poso, di beberapa danau di Sulawesi juga kita tahu itu memanfaatkan air untuk PLTA," ujar Endra.

Oleh karena itu, ia memandang, jika ada ide membentuk badan air yang mengintegrasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan air dalam satu badan, itu bisa dibahas di pemerintahan berikutnya.

Namun, tentunya pembentukan badan air ini kembali lagi ke tangan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto apakah melihat masalah air sebagai prioritas utama di agenda politiknya atau tidak.

"Mengenai badan air ya selebihnya saya bisa komentar, apakah ini akan menjadi kenyataan atau tidak, itu kita kembalikan kepada bagaimana skenario kelembagaan di kabinet mendatang akan disusun," tutur Endra.

"Jadi, semua mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, tetapi sekali lagi yang terpenting adalah menetapkan air dalam top priority of political agenda. Itu yang lebih penting karena dari situ kelihatan kepemimpinan dan juga komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah," pungkasnya.

Menteri AHY Usul Badan Air Nasional

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mengusulkan agar ada badan khusus yang menangani pengelolaan air.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pemerintahan Lokal dan Regional di World Water Forum ke-10 di Bali, Rabu (22/5/2024).

Ditemui usai forum tersebut, AHY menjelaskan, badan ini penting untuk mengkoordinasikan segala urusan mengenai manajemen air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

"Artinya, kita berharap ada sebuah badan yang khusus menangani air," katanya.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, jika kelak badan ini dibuat, ini tak akan menjadi badan pertama di dunia yang mengurus pengelolaan air.

Ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti ini.

Badan ini nantinya memiliki kewenangan, otoritas, termasuk kapasitas untuk bisa mengelola air secara komprehensif.

Termasuk tata ruang dan penyiapan lahan yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian.

AHY memandang, kehadiran badan ini bukan sekadar menambah birokrasi baru.

"Badan Air Nasional atau apapun namanya, diharapkan bisa menjadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air," ujarnya.

Ia menilai, kalau tidak ada badan khusus yang menangangi soal air ini, akan menjadi tantangan bersama.
Meski mengusulkan badan ini, AHY mengatakan tidak memiliki wewenang apa-apa terkait pembentukannya.

"Saya tadi hanya menyampaikan di forum internasional atau pun akademis yang bisa kita diskusikan kalau ada nilai-nilai yang baik atau positif," tutur AHY.

"Kita enggak usah ragu-ragu untuk belajar dari negara yang terlebih dahulu melakukannya. Itu (Badan Air Nasional) sesuatu yang baik untuk kita dan pemerintahan di tingkat daerah," pungkasnya.