"Selain itu, dengan adanya sistem data berbasis cloud maka seluruh proses kegiatan proyek dapat terekam dan tersimpan dengan baik juga dapat diakses secara realtime kapanpun dan dimanapun," paparnya.

Realisasi Anggaran Sudah Rp4,8 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak Rp 4,8 triliun atau setara 12,1 persen dari pagu anggaran hingga akhir April 2024.

Hal itu dia sampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Gedung Juanda Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

"Untuk anggaran IKN, anggarannya Rp 39,8 triliun tapi realisasi Rp 4,8 triliun jadi baru 12,1 persen. Terutama untuk infrastruktur itu Rp 2,8 triliun pagunya cukup besar Rp 36,5 triliun," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara menyatakan, realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp 2,8 triliun meliputi pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung OIKN.

Kemudian, untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri dan Rumah Sakit IKN. Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan IKN, Bandara VVIP.

"Serta penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoi untuk suplai air dan pengendalian banjir IKN," jelas Sri Mulyani.

Sedangkan untuk klaster non infrastruktur yaitu sebesar Rp 2 triliun meliputi perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan. Promosi hingga sosialisasi IKN. Laporan dan rekomendasi kebijakan Kementerian dan Lembaga.

Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Dukungan pengamanan Polri dan untuk operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Kalau kita lihat belanja IKN meningkat dari tahun ke tahun dari tahun 2022 Rp 5,5 triliun naik ke Rp 27,l triliun dan tahun ini Rp 39,8 triliun ada di dalam APBN Kita," jelas dia.

Juli Jokowi Mulai Berkantor di IKN

Tanda-tanda IKN Nusantara dii Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Indonesia kian nyata.

Presiden Jokowi direncanakan berkantor di IKN Nusantara pada Juli ini.

Pemerintah pun sedang memersiapkan sistem pertahanan cerdas atau smart defense jelang berkantornya Presiden di IKN.

Diketahui, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur menunggu diterbitkannya Keppres.