Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau smart defense system di Ibu Kota Nusantara.

Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.

"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Kisdiyanto, dikutip dari Antara, Minggu (12/5/2024).

Menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Serta sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024.

Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan.

Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025.

“Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN,” tegasnya.

Kisdiyanto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik.

Demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN.

Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

OIKN Sudah Kantongi 407 LoI Calon Investor

Kepala Otorita IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara Bambang Susantono mengungkap sudah mengantongi cukup banyak letter of intent dari calon investor.

Bambang mengatakan ada 407 letter of intent yang dikantongi Otorita IKN.