"Atas dasar itu PP kemudian kita lakukan perubahan di mana PP ini mengakomodir tentang pemberian WIUPK kepada organisasi kemasyarakat dan keagamaan yang memiliki badan usaha," jelasnya.

Bahlil mengatakan terbitnya PP ini demi memberikan hak bagi ormas dan keagamaan yang dianggapnya sudah berjasa di era kemerdekaan dan di tengah masyarakat.

"Emang pada saat negara sebelum merdeka, kena bencana, masalah, emang investor atau pengusaha-pengusaha ini yang mengurus rakyat kita?"

"Orang meninggal duluan, organisasi keagamaan yang mensholatkan itu jenazah," bebernya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut proses perancangan PP ini sudah melewati kajian akademis dan rapat terbatas (ratas).

Bahkan, katanya, PP ini telah ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif hingga Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

"PP ini sudah diparaf oleh kementerian teknis yang juga sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham dan telah memperoleh approve oleh Jaksa Agung," pungkas Bahlil.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Ormas Kelola Tambang