Anggota Komisi V DPR Bongkar Realisasi Investasi di IKN Jauh dari Target Pemerintah
Mundurnya dua pimpinan otorita IKN memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan menurunkan kepercayaan investor.
Suryadi mengatakan, mundurnya pimpinan IKN tersebut, memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan.
Karena itu, berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi target dalam pembangunan IKN.
Baca juga: Soal Lahan IKN Presiden Jokowi Tegaskan Utamakan Kepentingan Masyarakat
"Saya kira karena ini (IKN) sudah menjadi undang-undang, wajar pemerintah kemudian bagaimana merealisasikan undang-undang dengan menggenjot pembangunan IKN. Tapi problemnya adalah, bagaimana meyakinkan para investor agar uang mereka aman ketika berinvestasi di IKN," ujar Suryadi dalam keterangannya, Sabtu (8/6/2024).
Suryadi berujar, bahwa berdasarkan data yang diterimanya, investasi dari luar negeri sampai saat ini belum ada.
Sejauh ini, tambahnya, hal itu baru berupa surat pernyataan minat tetapi belum ada realisasi. Investasi itu dari dalam negeri dan masih di bawah target.
“Ada realisasi dari dalam negeri, itu pun masih jauh dari sekitar 30 persen dari target, yang harusnya ditargetkan sampai dengan Rp 100 triliun tapi baru terealisasi sekitar Rp 31 triliun ya untuk pembangunan sekolah, kemudian rumah sakit dan beberapa hotel. Jadi masih jauh dari target,” tutur Suryadi.
Dia menyampaikan, pemerintah perlu memperbaiki perencanaan yang bersifat internal, sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai faktor.
“Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, bagaimana meyakinkan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri bahwa IKN ini layak tempat berinvestasi. Saya kira ini dua problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” tutupnya.
Untuk diketahui, Bambang dan Dhony dilantik oleh Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022. Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.
Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yakni Sinarmas Land.