Ini Alasan Bapanas Soal Harga Beras dan Bawang Putih Masih Tinggi Jelang Idul Adha 2024
Harga beras dan bawang putih terpantau masih dalam posisi yang tinggi menjelang perayaan Idul Adha 2024.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga beras dan bawang putih terpantau masih dalam posisi yang tinggi menjelang perayaan Idul Adha 2024.
Selama 1-12 Juni 2024, panel harga Badan Pangan Nasional mencatat, harga rata-rata bawang putih bonggol secara nasional naik 0,31 persen atau sebesar Rp 130, menjadi Rp 42.510 per kilogram (kg).
Sementara itu, harga beras premium naik 0,91 persen atau sebesar Rp 140, menjadi Rp 15.570 per kg.
Baca juga: KAI Operasikan 24 Kereta Tambahan pada Libur Idul Adha 2024, Ini Rute dan Jadwal Keberangkatannya
Harga beras medium naik 0,43 persen atau sebesar Rp 60, menjadi Rp 13.430 per kg.
Menanggapi kenaikan harga ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap beras dan bawang putih memang harganya diperkirakan masih akan tinggi menjelang Idul Adha tahun ini.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono membeberkan alasan tingginya harga kedua komoditas ini.
Maino mengatakan, beras yang sudah melewati musim panen, pasokannya belum merata di masyarakat.
Sementara itu, bawang putih stoknya masih terbatas karena adanya keterlambatan importasi.
Meski demikian, stok dari kedua komoditas tersebut dipastikan dalam kondisi yang cukup menjelang Idul Adha 2024.
"Dari izin impor bawang putih yang telah diberikan, realisasinya memang masih rendah sekitar 50 persen. Selain itu, harga di luar masih cukup tinggi dan kualitasnya tidak cukup baik," kata Maino dalam keterangan tertulis, Rabu (12/6/2024).
Ia berharap kondisi ini bisa cepat membaik, sehingga harga bisa segera normal dan pasokan bisa mencukupi kebutuhan nasional.
Baca juga: 1,7 Juta Ton Beras dan 1.300 Ekor Sapi Disiapkan untuk Idul Adha 2024
Bapanas pun akan terus mengupayakan berbagai aksi intervensi seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Selain itu, ada juga Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Kerja sama Antar Daerah (KAD), dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Intervensi ini guna menjaga disparitas harga di masyarakat guna menjaga laju inflasi nasional.
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang ada di Perum Bulog dan ID FOOD juga akan dioptimalkan.
CPP dari kedua BUMN itu agar mampu memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang minim ketersediaan produksi dan tergantung pasokan dari luar seperti Kalimantan Utara, Maluku, serta wilayah Papua.
Bapanas pun meminta berbagai pihak melapor jika mengalami kekurangan stok bahan pangan.
Jadi, BUMN Pangan bisa segera memasok bahan pangan yang diperlukan.