Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan hampir 10 juta atau 9,9 juta penduduk berusia 15-25 tahun tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan alias menganggur di tahun 2021-2022.

Dari jumlah itu, generasi muda yang menganggur didominasi perempuan sebanyak 5,73 juta orang. Sementara sisanya 4,17 juta adalah laki-laki muda.

Rentang usia 15-25 tahun tersebut menunjukkan jumlah penduduk tersebut adalah Generasi Z. Gen Z merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 1997-2012.

Menanggapi hal ini, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyarankan hampir 10 juta gen z yang mengganggur itu agar bergabung ke Program Kartu Prakerja.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Perekonomian Chairul Saleh memandang Program Kartu Prakerja bisa menjadi solusi.

"Ini untuk me-reach out gitu ya. Kami menyerap lulusan-lulusan yang memang dia belum bekerja gitu utamanya," katanya dalam acara media briefing di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (12/6/2024).

Ia mengatakan, para gen z ini banyak yang merupakan angkatan kerja produktif, sehingga jika sedang menganggur dan menjadi bagian dari Program Kartu Prakerja, bisa melakukan peningkatan keterampilan (upskilling) dan lainnya.

Baca juga: Kurikulum Khusus Berbasis Kompetensi Dibutuhkan untuk Cegah Gen Z jadi Pengangguran

Chairul mengatakan, ini adalah semangat dari Program Kartu Prakerja untuk menjangkau orang-orang seperti para gen Z yang menganggur ini.

"Sehingga, dia bisa tetap meng-update melalui skilling, upskilling, atau reskilling. Karena itu semangat dari kartu prakerja kita yang bisa menjangkau gitu," ujar Chairul.

Ia menjelaskan, salah satu dari syarat prakerja adalah tidak sedang menempuh pendidikan formal atau bekerja.

Baca juga: Penerima Kartu Prakerja Gelombang 69 Diumumkan, Ikuti Cara Beli Pelatihan di Prakerja.go.id

Dia bilang, Program Kartu Prakerja menyediakan berbagai macam pelatihan terkini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Chairul juga menyebut bahwa Program Kartu Prakerja ini dilakukan semuanya secara transparan. "Platform prakerja ini penerapan digitalisasi di sektor publik ini menjadi yang pertama gitu. Ini dikoordinasi oleh kantor menko [perekonomian] langsung," jelas Chairul.

"Ini dilakukan secara end-to-end digital, on-demand service, semuanya serba transparan, APBN yang enggak berhenti atau diposting di satu KL apapun, tapi langsung dari BA punya Menteri Keuangan, langsung kepada e-wallet atau rekeningnya penerima manfaat," pungkasnya.