Tenaga Ahli Otorita IKN Sebut Investor Berebut Lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Nusantara
Tenaga Ahli Otorita IKN, Rusmin Lawin menyebut sudah banyak investor yang berebut lahan di KIPP IKN.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Whiesa Daniswara
Pada awal Juni, Presiden Jokowi menyatakan potensi besar nilai investasi yang akan datang dari kesepakatan ini.
Namun Presiden belum mau menyebut angkanya sebelum dilakukannya penandatanganan.
“Saya enggak sebut angka karena belum sign, tapi (nilai investasinya bisa) gede banget. Insyaallah tanda tangan bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai,” kata Jokowi, Selasa (4/6/2024).
Tiga hari berselang, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Presiden akan memberangkatkan tim yang dipimpin Kementerian PUPR dan Kementerian Investasi ke Abu Dhabi untuk bertemu lagi dengan pihak Emaar Properties.
Potensi investasi lain, kata Rusmin, datang dari investor asal China dan Malaysia. Kesepakatan investasi dari dua negara itu diharapkan rampung akhir 2024.
"Sudah berproses tapi belum diumumkan karena belum teken kontrak. Kalau jadi, investasi bisa masuk Rp60–70 triliun. Sekitar USD 4 miliar," kata Rusmin.
Baca juga: Anggota Dewan FKP IKN Yakini Investor Tak Akan Terpengaruh Pergantian Kepemimpinan Otorita IKN
Lebih lanjut, perjalanan Rusmin keliling dunia guna mencari investor untuk IKN tercatat rekor MURI pada 13 Juli 2023.
Ia menjadi sosok yang paling sering keliling dunia untuk tujuan menjaring investor.
Berdasarkan catatan MURI, Rusmin yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Real Estate Internasional Kawasan Asia Pasifik ini, telah mengunjungi 19 negara sepanjang 2020–2023 demi mengalirnya investasi ke IKN.
Kini dengan meningkatnya minat investasi ke IKN, Rusmin mengaku akan mencarikan lahan yang lebih fleksibel sesuai tata ruang IKN sehingga tak semua investasi hanya masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
"Jadi misal ada klaster tematik seperti Middle East Town, Korean Town, yang dibangun pengembang lengkap dengan supply chain dan ekosistemnya. Kan keren," ujarnya.
Baca juga: Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp 37,15 M Tahun Depan, Rp 5 M di Antaranya untuk Pengawasan IKN
Pembangunan-pembangunan klaster itu direncanakan pada tahap 2, sebab tahap 1 berfokus pada Istana Negara, kantor kementerian, rumah sakit, dan infrastruktur penghubung seperti jalan.
“Fondasi jalan jadi, baru investor bisa masuk, bikin town development. Kalau soal budget, jor-joran di awal, government’s drive, karena bangun fondasinya. Ke depan, di pemerintahan Prabowo, private sector bisa pimpin, baik domestik maupun internasional,” tutup Rusmin.
